Tokoh Muda Muhammadiyah Yakin Dewan Pengarah BPIP Bekerja Tak Harapkan Imbalan

Tokoh Muda Muhammadiyah Yakin Para Pejabat BPIP Bekerja Tak Harapkan Imbalan
Tokoh Muda Muhammadiyah, Defy Indiyanto Budiarto

JAKARTA (teropongmetro.com)  – Tokoh muda Muhammadiyah, Defy Indiyanto Budiarto meminta semua pihak bertindak bijaksana dalam menyikapi polemik di berbagai kalangan, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018.

“Saya meyakini bahwa para tokoh nasional di Dewan Pengarah BPIP bekerja tanpa pamrih untuk penguatan ideologi negara dan sudah tuntas dengan kehidupan dunia. Uang bukan lagi tujuan hidup, terlebih bagi seorang Buya Syafii yang saya sangat kenal sekali kepribadian dan kehidupannya, tidak ada terlintas sedikitpun mengharapkan mendapatkan gaji dari BPIP,” tutur Defy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).

Tujuannya, agar Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang fungsional, kontekstual, terbuka, dan menjadi panduan way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut dia, Perpres tersebut mengecilkan tujuan besar para tokoh yang menjadi Dewan Pengarah BPIP. Sebaiknya dipertimbangkan untuk merevisi Perpres tersebut.

“Adanya kontroversi atau silang pendapat yang berkembang di publik tentang gaji adalah sesuatu yang tidak elok bagi tokoh-tokoh nasional, Para tokoh bangsa di dewan pengarah BPIP telah berkorban waktu dan tenaga demi bangsa ini. Mereka juga harus membiayai dirinya sendiri seperti tiket pesawat, akomodasi, walaupun itu telah mereka lakukan mulai dilantik hingga detik ini. Mereka bahkan juga tidak menerima gaji sepeserpun,” lanjutnya.

Menurut Defy, hadir dan kesediaan para tokoh bangsa untuk meluangkan waktu dan tenaga sebagai dewan pengarah BPIP seharusnya kita syukuri.

“Rasa bersyukur itu adalah untuk menghormati dan menghargai kiprah para tokoh bangsa. Semoga kita semakin bijak menghormati para tokoh bangsa. Siapa pun itu, baik yang duduk sebagai dewan pengarah BPIP maupun orang tua kita,” pungkasnya.

Polemik ini mencuat setelah Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang hak keuangan bagi para pejabat BPIP, pada 23 Mei kemarin diharapkan menjadi hukum dalam pengelolaan keuangan di BPIP. (TM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here