Ojek Online Tak Kunjung Diakui Pemerintah, KATO Akan Gugat DPR Hingga Presiden Jokowi

Ojek Online Tak Kunjung Diakui Pemerintah, Kato Akan Gugat DPR Hingga Presiden Jokowi
Ilustrasi

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Setelah berbagai upaya ditempuh untuk melegalkan status ojek online sebagai transportasi umum tak membuahkan hasil, kini Komite Aksi Transportasi Online (KATO) berencana akan menggelar aksi turun ke jalan.

Aksi tersebut dipicu penolakan MK atas gugatan KATO soal uji materi Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam aksinya nanti, menurut Koordinator Presidium KATO Said Iqbal, para peserta aksi akan diajak untuk menggelorakan kampanye tidak memilih presiden yang tak melindungi kepentingan para driver ojek online.

“Langkah gerakan ya aksi. Terserah mau dibilang politisasi,” ujar Said, saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (01/07/2018).

“Selain tenaga kerja asing, isu ojek online yang jumlahnya sudah hampir 1 juta, dengan keluarganya mungkin 3 juta orang ada di situ, kita akan mengampanyekan ya jangan pilih presiden yang tidak melindungi ojek online,” tambah said.

Tidak hanya turun aksi, KATO sebelumnya juga sudah merencanakan mengajukan gugatan citizen law suit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setidaknya ada enam orang yang akan digugat oleh KATO melalui citizen law  suit ini. Keenam orang itu adalah Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Siapa yang digugat? Presiden, wakil presiden, menteri perhubungan, menteri tenaga kerja, menkominfo, ketua DPR,” sebut Presiden KSPI itu.

KATO akan melayangkan dua gugatan dalam citizen law suit. 

Pertama, meminta majelis hakim menyatakan keenam tergugat bersalah tidak melindungi pengemudi ojek online.

Kedua, KATO meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum.

MK sebelumnya memutuskan untuk tidak melegalkan ojek sepeda motor sebagai angkutan umum. Putusan itu diambil oleh MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.(Ra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here