Menteri Perdagangan Tak Cakap Urus Impor Beras, Perang Komentar Makin Memanas

Menteri Perdagangan Tak Cakap Urus Impor Beras, Perang Komentar Makin Memanas
Budi Waseso (kanan) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Pemerintah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Padahal stok beras di gudang Bulog telah mencapai 2,4 juta ton.

“Stok kita sekarang 2,4 juta ton. Itu beras lokal dan ada dari impor lama yang baru direalisasikan sekarang,” kata Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).

Sewa gudang untuk menyimpang cadangan beras yang melimpah, Perum Bulog harus merogoh kocek sebesar Rp 45 miliar.

Baca Juga: Mahasiswa UNTIRTA Banten Tolak Kadatangan Ma’ruf Amien

“Sewa biayanya nggak sedikit, ada yang Rp 90.000 ribu per ton, per hari, per meter. Ada juga yang Rp 70.000. Total biaya sewa besar, sampai Rp 45 miliar lebih,” Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Keluhan Bulog tersebut ditanggapi santai Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurut dia, pada dasarnya masalah tersebut bukan urusan Kementerian Perdagangan. Sebab keputusan tersebut telah diserahkan kepada Bulog.

“Itu kan sudah diputuskan di rakor menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita,” jelas dia di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Lebih lanjut, Enggar juga memaparkan saat ini realisai impor dari total izin yang dikeluarkan sebanyak 2 juta ton telah berjalan. Dari stok Bulog sebanyak 2,2 juta ton sebanyak 820 ribu ton berasal dari pengadaan dalam negeri.

Sedangkan, sisa stok sebanyak 1,3 juta ton tersebut berasal dari realisasi impor.

“Dari 2,2 juta ton, serapan dalam negeri itu 820 ribu ton. (Impor) artikan sendiri,” tutup dia.

Baca Juga: Ijtima’ Ulama Dukung Prabowo-Sandi, Ini Tanggapan Ma’ruf Aminkemen

Menanggapi pernyataan Enggar, Buwas pun angkat bicara. Ia mengaku bingung. Sebab kegiatan yang dilakukan Bulog merupakan tugas dari pemerintah.

Bahkan, kata dia, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat.

“Ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Lebih lanjut, ia berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.

“Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi,” papar dia.(ra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here