Pemilu 2019, KPK-Bawaslu Pelototi Politik Uang Dan Penggunaan Fasilitas Negara

Bagikan Berita Ini
  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19
    Shares

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

“Kami menerima undangan dari KPK untuk membicarakan pidana Pemilu, khususnya politik uang,” kata Rahmat kepada wartawan di gedung KPK.

BACA JUGA: Bidik Suara di Bali, Prabowo: Bila Dicaci,Balas dengan Senyuman

Selain itu juga dibahas penggunaan fasilitas negara. Hal ini menjadi perhatian serius Bawaslu dalam tindak pidana Pemilu.

“Karena bukan hanya uang, tapi juga yang berhubungan dengan fasilitas pemerintah kepada peserta Pemilu yang menjadi perhatian Bawaslu khususnya pada Pemilu 2019 ini,” tegasnya.

BACA JUGA: Polemik Nasdem, Saksi Ahli: Masa Jabatan Surya Paloh Sudah Berakhir 6 Maret 2018 Sebagai Ketum

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengharapkan Pemilu 2019 berjalan lancar dan tanpa politik uang.

“Kami berbincang di kanal KPK tentang Pemilu yang jujur dan berintegritas. Jadi intinya kita berharap Pemilu berjalan lancar dan tidak ada money politic di dalam proses Pemilu baik Pilpres maupun Pileg,” tutur Laode.

BACA JUGA: Sapa Warganya, Prabowo Kampanye di Bali

KPK dan Bawaslu, lanjut Laode, pun mengimbau seluruh partai politik untuk mengumumkan kepada publik terkait daftar riwayat hidup calon legislatif yang diusung dalam Pemilu 2019.

“Karena saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa calon anggota DPR anggota DPRD yang terpilih nanti adalah yang baik oleh karena itu jangan pernah meminta uang,” demikian Laode.(ra)


Bagikan Berita Ini
  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19
    Shares

Leave a Comment