Ubah Kelurahan Jadi Desa, Badung Minta Dukungan Pemprop Bali

0
878
Bagikan Berita Ini

Teropongmetro.com – Kabupaten Badung tengah mengebut proses perubahan seluruh kelurahan di wilayahnya menjadi desa. Hal itu seperti yang diungkapkan wakil Bupati Badung, Bali I Ketut Suiasa yang meminta dukungan Pemerintah Provinsi Bali untuk proses perubahan 16 kelurahan menjadi desa di daerahnya agar mendapat nomor induk desa dari pemerintah pusat.

“Pemberian nomor induk desa dari Mendagri ini ada temponya yakni dua kali dalam setahun pada bulan Maret dan bulan September, sehingga kami ingin mengejar nomor induk desa ini pada Maret 2018, karena jika tidak bisa maka prosesnya akan mundur lagi tahun 2019,” ujar Wabup Suiasa di Mangupura, Senin (22/1).

Oleh karena itu, pihaknya melakukan kunjungan ke Provinsi Bali untuk melakukan komunikasi secara intensif terkait upaya itu.

“Segala proses tahapan serta beberapa argumen pertimbangan Kami, pihak Provinsi Bali sangat merespon positif komunikasi yang telah terbangun,” katanya.

Suiasa mengatakan, pihak Pemprov Bali sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan pendapat terkait hal ini baik dari segi hukum. Pihaknya menyampaikan bahwa Pemerintah Badung akan selalu berkoordinasi dengan Pemprov Bali terkait segala proses usulan tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Badung.

Sementara itu, Kepala PMD Putu Gede Sridana menyampaikan, terkait dengan usulan Pemerintah Kabupaten Badung tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, dimana tahapannya harus melalui Pemprov Bali untuk mendapatkan nomor register.

“Hal ini sempat terkendala saat di Pemprov, karena adanya administrasi yang belum dilampirkan,” katanya.

Keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan perubahan status dari kelurahan menjadi desa. Sebanyak 16 kelurahan di Kabupaten Badung yang akan diubah menjadi desa. Secara aturan administratif dan teknis, ke 16 kelurahan yang ajukan perubahan statusnya menjadi desa itu sudah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Tim dari Pemkab Badung juga sudah turun untuk melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diajukan dan melihat keadaan di lapangan. Bahkan, kajian akademis dari Universitas Udayana juga menyatakan enam belas kelurahan itu layak berubah status menjadi desa. (Lia)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini