Mendagri Mengangkat PLT Gubernur dari Polisi Aktif, Melanggar Undang-Undang

2
687
Tjahjo Kumolo: Kami Banyak Kehilangan PNS Pintar karena Terpapar Radikalisme
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo
Bagikan Berita Ini

Teropongmetro.com – Dua hari ini terjadi kontroversi mengenai pengangkatan pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang habis masa jabatanya. Banyak pihak menilai langkah Mendagri merupakan sesuatu yang keliru, dan ini ada motif politik terkait dengan Pilkada.

Karena Jenderal aktif Polri tidak seyogyanya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) gubernur. Alasannya sangat jelas, pertama sangat bertentangan dengan pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

“Dalam pasal tersebut tidak tertulis ‘atau yang sederajat’. Nomenklatur pimpinan tinggi madya adalah untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri karena memang tidak ada aturannya”, ungkap Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman dalam keteranganya, Jumat (26/1).

Alasan berikutnya, baik Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan maupun Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Martuani Sormin, sesuai pasal 157 ayat (1) PP Nomor 11/2017, harus mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

“Saya tidak tahu apakah peraturan yang belum berusia enam bulan ini sudah dirubah demi memuluskan usulan Mendagri atau belum, tapi yang jelas aturan tersebut justru untuk mengoreksi aturan sebelumnya yang banyak ditentang karena tidak ada keharusan mundur,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia berharap agar pemerintah benar-benar hati-hati dan tegak lurus mematuhi aturan perundang-undangan dalam membuat keputusan strategis terkait Pilkada. Jangan sampai kebijakan pemerintah dipersepsikan tidak profesional.

“Seharusnya kebijakan yang mengacu pada peraturan, bukan peraturan yang dirubah demi memuluskan kebijakan,” Pungkasnya.

Sementara dilain pihak, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, merasa heran atas keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menunjuk perwira tinggi aktif polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. “Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat”, kata Zulkifli yang juga Ketum PAN, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/1).

Ia balik bertanya, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri? Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk pejabat strukturalnya, Pak Sumarsono, menjadi pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta.

Sejak reformasi 20 tahun lalu, inilah pertama kali perwira tinggi aktif polisi ditunjuk untuk posisi politik. Sementara TNI telah paripurna dengan reposisinya, menarik diri sepenuhnya dari ranah politik praktis.

Zulkifli mempertanyakan keputusan Cahyo Kumolo yang kurang lazim itu. “Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka presiden yang akan menjadi sasaran protes publik,” tutpnya. (Lia)


Bagikan Berita Ini

2 KOMENTAR

  1. Mendagri ugal-ugalan, aturan dilanggar sendiri, sudah kalap takut kalah, nasib jadi warga Indonesia. Pejabatnya buat kebijakan seenak kepalanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here