Dapat Sanksi Peringatan, Jondra di Selamatkan DKPP Sebagai Anggota KPU Bali

0
1107
Tak Masuk DPT Bisa Nyoblos di Bali Pada Pemilu 2019, Ini Syaratnya
Ketua KPU Bali, I Wayan Jondra
Bagikan Berita Ini

Teropongmetro.com, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan terhadap anggota KPU Provinsi Bali, I Wayan Jondra. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan tujuh (7) putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

Sidang dipimpin Ketua DKPP Harjono selaku ketua majelis, dan anggota majelis Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, serta Alfitra Salamm. “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu, I Wayan Jondra selaku Anggota KPU Provinsi Bali terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan,” kata Harjono saat membacakan amar putusan Wayan Jondra yang duduk di kursi teradu di dalam sidang.

Putusan terhadap Wayan Jondra terkait laporan anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Nyoman Tirtawan, yang melaporkan dugaan pelanggaran etik terhadap Jondra ke DKPP. Adapun pokok aduan Nyoman Tirtawan yaitu peristiwa pada 27 Oktober 2017 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Bali. Ketika itu Wayan Jondra mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan, dan tidak patut.

Rapat membahas pembahasan rasionalisasi anggaran Pilgub Bali 2018, antara Komisi I DPRD Provinsi Bali dengan KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali. Saat mendapat kesempatan menyampaikan pendapatnya, Wayan Jondra menyebut calon gubernur hanya bermodal alat kelamin laki-laki serta meminta menyusun anggaran tidak ‘semau gue’.

Laporan Nyoman Tirtawan kemudian dikaji DKPP dengan meminta keterangan Wayan Jondra sebagai Teradu, dan saksi yang dihadirkan Pengadu dan Teradu. Wayan Jondra sendiri telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf.

Sesuai dengan data DKPP, sejak tahun 2017 sampai 22 Februari 2018, terdapat 76 perkara yang disidangkan dengan rincian 52 perkara sudah diputus dan 24 perkara sedang diperiksa. Dari perkara yang sudah diputus, terdapat bermacam-macam putusan. Putusan yang paling banyak adalah merehabilitasi teradu (penyelenggara pemilu) sebanyak 76 orang, disusul teradu yang kena sanksi peringatan keras 37 orang, sanksi peringatan 27 orang, sanksi berhenti tetap 11 orang, sanksi berhenti sementara 3 orang, dan berhenti dari jabatan ketua 3 orang. (TM)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini