Gugatan Ditolak Bawaslu, PKPI Tak Bisa Ikut Pemilu 2019

0
577
(Dari kiri) Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono, pendiri sekaligus Ketua Dewan Penasihat PKPI Try Sutrisno dan Sekjen PKPI Imam Anshori (kanan) saat menghadiri acara Pernyataan Dukungan Politik PKPI Kepada Joko Widodo Senin (12/6/17) .
Bagikan Berita Ini

Teropongmetro.com – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) harus mengubur dalam-dalam harapan untuk bisa ikut di Pemilu mendatang. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan partai besutan AM Hendropriyono tersebut soal hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019.

Putusan Bawaslu tersebut dibacakan pada sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018).

“Menyatakan menolak eksepsi dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon sepenuhnya,” ujar Ketua Majelis Sidang yang juga Ketua Bawaslu, Abhan, saat membacakan putusan dalam Sidang Ajudikasi di kantornya, Selasa (6/3).

Sementara itu, anggota majelis sidang, Fritz Edward Siregar menjelaskan pertimbangan Bawaslu yang menjadi dasar ditolaknya gugatan PKPI.

Pertama, PKPI tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan parpol di empat provinsi.

“Tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan parpol berdasarkan hasil verifikasi di empat provinsi. Ada 73 kabupaten/kota yang berada di empat provinsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, ” jelas Fritz.

Adapun, rinciannya yakni 15 kabupaten/kota di Jawa Timur, 26 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 15 kabupaten/kota di Jawa Barat dan 17 kabupaten/kota di Papua. Dengan demikian, PKPI dianggap melanggar pasal 173 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Sebagaimana aturan tersebut, parpol dapat menjadi peserta pemilu jika telah memenuhi syarat 75 persen kabupaten/kota di suatu provinsi, sebaran kepengurusan pada 50 persen kecamatan dan keanggotaan sebaganyam 1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA) parpol,” terangnya.

Ia menambahkan, jajaran KPU provinsi telah memenuhi prosedur dalam pelaksanaan verifikasi parpol, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. “PKPI yang tidak memenuhi syarat sudah sah menurut hukum,” tukasnya.

PKPI sendiri tidak terima dengan keputusan Bawaslu yang memperkuat keputusan KPU tersebut.

“Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata Sekretaris Jenderal PKPI, Imam Anshori.

Berbeda dengan Bawaslu, menurut Imam, pihaknya sudah menyajikan segala bukti kepengurusan dan anggota selama persidangan: “Kami akan berikan bukti baru di pengadilan nanti.”

Menurut Imam, PKPI layak menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang karena merupakan haknya sebagai partai politik.

“Kami akan mengejar keadilan sampai ke manapun,” tegasnya. (Ra)


Bagikan Berita Ini


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here