Moeldoko : Penerimaan Dan Kepatuhan Pajak Sudah Membaik

0
875
Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima Dirjen Pajak Robert Pakpahan untuk membicarakan perkembangan realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak sekaligus menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) milik Moeldoko, Kamis, (15/3/2018).
Bagikan Berita Ini

Teropongmetro.com – Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima Dirjen Pajak Robert Pakpahan untuk membicarakan perkembangan realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak sekaligus menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) milik Moeldoko, Kamis, 15 Maret 2018.

Realisasi penerimaan pajak awal tahun 2018 (Januari-Februari) tumbuh double digits. PPh Pasal 21 tumbuh 17%, PPh Badan tumbuh 7%, PPh Final tumbuh 12%, PPN Dalam Negeri tumbuh 16%, dan PPN Impor tumbuh 24%. Salah satunya sebagai dampak langsung program Tax Amnesty. “Kenaikan ini mengindikasikan perekonomian Indonesia sedang membaik,” kata Robert Pakpahan.

Tren kepatuhan pajak juga terus membaik, penyampaian SPT naik dari 63% menjadi 72%. Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai salah satu garda depan kepatuhan pajak. KSWP merupakan salah satu inisiatif di Bidang Perpajakan pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) melalui Inpres 7/2015 dan Inpres 10/2016. KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Pajak. SPT Elektronik merupakan inovasi Pemerintah yang sangat diminati masyarakat. Dibandingkan tahun 2017 (sampai dengan periode yang sama) jumlah SPT Elektronik bertambah 38%. Total SPT yang disampaikan sudah mencapai 5,1 juta.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan dengan terbitnya Perpres 13/2018 tentang Beneficial Ownership. Selain untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, Perpres ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak memburu para pemilik perusahaan yang sengaja menyembunyikan kepemilikannya.

Untuk tahun 2018, Dirjen Pajak akan fokus pada 4 hal. Pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat seperti NPWP dan SPT akan semakin mudah dan cepat. Kedua, modernisasi tata kelola data. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, tidak bisa tidak Dirjen Pajak harus memiliki tata kelola data yang terus terupdate. Ketiga, memperbaiki pemeriksaan, prosedur restitusi akan lebih cepat. Keempat, peningkatan kompetensi SDM.

Pada akhir pertemuan, Kepala Staf Kepresidenan dan Dirjen Pajak sepakat untuk terus saling mendukung agar realisasi penerimaan semakin baik dan tingkat kepatuhan semakin tinggi. Deputi II KSP akan meneruskan mendorong KSWP di tahun 2018 dan juga mendukung 4 arah kebijakan dari Dirjen Pajak. “Inovasi seperti e-filing merupakan terobosan yang super kreatif dari Ditjen Pajak. Dirjen Pajak harus selalu melihat tantangan ke depan. Innovate or Die!” kata Panglima TNI 2013-2015 itu.(TM)


Bagikan Berita Ini


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here