Heboh e-KTP Djarot Syaiful Hidayat, Ini Kata Mendagri

0
625
Heboh e-KTP Djarot Syaiful Hidayat, Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan perihal status warga Medan, Sumatera Utara sebagaimana tertera dalam e-KTP milik Djarot Syaiful Hidayat.

Belakangan netizen mempersoalkan status Djarot yang menjadi warga Sumut. Bahkan netizen juga ramai mengkritik kebijakan penerbitan e-KTP bagi para elite dan pejabat yang begitu mudah, tetapi tidak bagi masyarakat biasa.

Sebagaimana diketahui, Djarot merupakan calon gubernur Sumut berpasangan dengan Sahar Sitorus. Pasangan ini diusung koalisi PDI Perjuangan dan PPP serta partai non parlemen, PKPI.

“Hasil penelusuran kami terhadap history data yang bersangkutan (Djarot-red) dalam database kependudukan menunjukkan bahwa KTP-el Bapak Djarot Saiful Hidayat adalah KTP-el asli/sah, yang diterbitkan melalui prosedur yang benar,” kata Tjahjo kepada wartawan, Minggu, (10/06/2018).

Tjahjo lalu menjelaskan soal penerbitan e-KTP untuk Djarot, termasuk waktu pengajuan dan prosesnya.

“Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi pelaksana, sebagaimana diamanatkan UU 24 Tahun 2013. Dasar penerbitan adalah SKPWNI/3174/01062018/0001 tanggal 1 Juni 2018 dari daerah asal Kota Administrasi Jakarta Selatan ke daerah tujuan Kota Medan,” papar Tjahjo.

“Data dan KTP-el yang bersangkutan di-update pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 pukul 10:48:39 AM oleh pemegang username nomor: 1271budi,” sambung Tjahjo.

Isu miring soal penerbitan e-KTP Djarot juga diiringi dengan pernyataan pejabat daerah setempat soal prosedur penerbitan e-KTP. Pejabat itu merasa tak pernah menerima pengajuan e-KTP dari Djarot. Tjahjo juga menanggapi si pejabat.

“Pernyataan saudara M Agha Novrian, Camat Medan Polonia, yang menyatakan bahwa: ‘Dia harus membawa surat pindah dari asalnya ke kelurahan. Nanti dari kelurahan diteruskan ke camat setelah ada rekomendasi dari kecamatan baru kita rekomendasi ke Disdukcapil,’ tidak tepat dan menunjukkan bahwa tidak memahami perkembangan pelayanan Dukcapil yang tidak lagi mensyaratkan pengantar RT/RW, lurah/kades, dan camat dalam pengurusan dan penerbitan KTP-el, kecuali pengurusan dan penerbitan KTP-el untuk pertama,” beber Tjahjo. (Ra)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here