JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mempolitisasi pengangkatan Komjen Iriawan jadi Pj Gubernur Jawa Barat.
Ngabalin bahkan juga mengungkit soal soal Pj gubernur masa pemerintahan SBY. Menurutnya, SBY juga melakukan langkah serupa dengan melantik anggota TNI aktif sebagai penjabat gubernur di masa pemerintahannya.
Merespon hal tersebut, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan tuduhan Ngabalin kepada SBY tentang pengangkatan Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008 dan Mayjen TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008-2009.
“Tanribali sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt gubernur,” jelas Jansen melalui keterangan resminya, Selasa (19/6/2018).
“Setia Purwaka juga sebelumnya sudah alih status jadi PNS menjadi Irjen di Kementerian Informasi dan Teknologi baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur Jatim. Jadi berbeda dengan M Iriawan ini,” lanjut Jansen.
Jansen juga menjelaskan kritik Ngabalin soal pengangkatan Irjen Carlo Brix Tewu yang menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat di era Jokowi. Bagi dia, saat itu publik belum paham.
“Jangan karena itu tidak ketahuan, maka diulang lagi. Ini sama dengan logika maling tidak ketangkap, berikutnya maling lagi, masak jadi dibenarkan. Ya tetap harus ditangkaplah. Karena itu salah,” ungkap Jansen.
Menurut Jansen, segala kebijakan SBY penuh pertimbangan dan terukur. “Jadi apa yang disampaikan Ali Mochtar ini ngigau, menggambarkan ketidakmengertiannya dan dangkalnya pengetahuannya,” pungkas dia.
Sebelumnya, Ngabalin mengingatkan SBY yang dianggapnya mengkritik pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Ngabalin juga mengungkit pelantikan anggota TNI aktif menjadi gubernur di era Presiden SBY.
“Jangan mempolitisir masalah ini untuk mengangkat elektabilitas personalnya maupun elektabilitas partai. Nggak usah, nggak usah. Ini normal saja,” kata Ngabalin, Selasa (19/6/2018).
Ngabalin menilai, pemerintahan SBY pernah melakukan langkah serupa dengan melantik anggota TNI aktif sebagai penjabat gubernur di masa pemerintahannya .
“Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan. Emang SBY lupa pada waktu Tanribali diangkat menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Itu tentara aktif atau sudah pensiun?” kata Ngabalin.(Ra)
