Ini Alasan ICW Setujui Usulan KPK Agar Parpol Dibiayai Pemerintah

0
414
KPK Mulai Periksa Petinggi PDIP Terkait Korupsi Bansos
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik dibiayai oleh pemerintah, sehingga lebih mudah untuk mengontrol penggunaan keuangan partai.

“Pertama, kami sangat setuju ya kalau parpol dibiayai negara, tercatat sekarang negara sudah memberikan bantuan ke parpol tapi secara jumlah walaupun dinaikan Rp 180 ke Rp 1.000, tetapi masih sangat minim untuk dikaji ulang formulanya kira-kira berapa sih negara berikan bantuan parpol,” ujar Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Sjafrina di kawasan Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, (09/12/2018).

Almas meyakini, jika parpol dibiayai pemerintah maka mereka akan fokus pada pelaksanaan tupoksinya sebagai organisasi politik. Almas kemudian mencontohkan seperti pembiayaan pembekalan terhadap kader yang membutuhkan dana besar dan menggunakan uang dari parpol itu sendiri.

Selain itu kata Almas, pembiayan parpol oleh pemerintah pada sisi lain akan menekan biaya politik yang terlampau tinggi sekaligus mengurangi potensi korupsi kader. Selama ini diakui Almas, banyak parpol yang kesulitan dalam pendanaan.

“Tidak hanya mengurangi korupsi kader parpol karena biaya politik yang tinggi, tapi juga membenahi parpol itu sendiri untuk membuat parpol menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Karena kami tidak bisa menutup mata melihat parpol untuk lakukan pendidikan politik itu adalah fungsi yang memang seharusnya dilakukan parpol, kemudian mereka terkendala dana sehingga nggak mampu membuat pendidikan sendiri,” jelasnya.

Perketat Pengawasan

Kendati demikian, Almas mengingatkan agar pemerintah melakukan pengawasan yang ketat untuk apa uang tersebut digunakan, sehingga tidak ada penyelewengan dana.

“Tapi ICW selalu ingatkan bahwa upaya naikkan dana negara nggak hanya soal kenaikan angkanya saja, tapi gimana soal penggunaan dan pencatatannya, laporan audit,” ucapnya.

“Sebagai contoh sekarang kan laporannya ada 2 dibagi dari laporan dari negara dan dari non negara kemudian diauditya masing-masing, nah ke depan perlu dibuat satu pelaporan yang terintegrasi sehingga publik juga tahu. Jadi nggak hanya bicara kenaikan saja,” pungkas Almas.(UP/TM)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini