DPR Sebut Kasus Ahmad Dhani Bernunasa Politik

0
645
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut ada kejanggalan dalam penerapan hukum yang membelit musisi Ahmad Dhani.

Fahri menilai, sidang terhadap Ahmad Dhani di Surabaya seolah kejar tayang dan kental dengan nuansa politik.

BACA JUGA: Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisi RI pada Januari Turun US$ 600 Juta

“Kasus Ahmad Dhani ini akan tetap menjadi kasus politik. Apalagi kejanggalan dalam penerapan hukum acara dan peraturan nampak sekali ambigu. Ketika peran jaksanya sangat dominan, seolah-olah dia sedang melakukan eksekusi terhadap Ahmad Dhani, padahal jaksa Surabaya tidak punya hak eksekusi sama sekali,” kata Fahri kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

“Dia hanya boleh punya hak pinjam untuk menghadirkan seorang terdakwa di ruang sidang. Sebagai terdakwa, Ahmad Dhani tidak bisa dieksekusi. Sebab, dia dituntut di bawah 4 tahun,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ekonomi RI 2018 Tumbuh 5,17 Persen, Jokowi: Kita Jangan Kufur Nikmat

Fahri pun mencemaskan adanya tekanan terhadap pengadilan. Padahal, menurutnya, pengadilan harus independen dari segala bentuk tekanan.

“Nah karena itulah kemudian nuansa politiknya menjadi kuat. Saya mencemaskan apabila ada nuansa dan tekanan kepada pengadilan, sebab ini tidak boleh kita biarkan. Pengadilan harus independen dari segala bentuk tekanan,” tegas Fahri.

BACA JUGA: Banyak Pendukungnya Dipenjara, Prabowo Subianto Berduka

Dia pun meminta Ahmad Dhani dikembalikan ke Jakarta. Menurut Fahri, tak ada alasan mengeksekusi ulang jurkamnas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu di Surabaya.

“Oleh sebab itu, saya mohon kepada penegak hukum agar status Ahmad Dhani karena banding di Pengadilan Tinggi Jakarta harus tetap balik ke Jakarta, karena urusan yang sudah selesai itu di Jakarta. Selesai di pengadilan negeri sekarang di pengadilan tinggi karena dia banding. Maka tidak ada alasan mengeksekusi ulang dia atau ditetapkan ulang dia ke Surabaya,” ucapnya.

BACA JUGA: Sudahi Saling Menyindir, Melly Goeslaw : Al dan Dul yang Sabar Ya!

“Itu tidak dibenarkan, tidak saja sebagai sebuah prosedur hukum tapi nuansanya itu menjadi politik dan inilah yang merusak kelembagaan negara hukum kita ini. Jadi itu penting untuk disadari,” pungkas Fahri.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan menggelar sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani dua kali dalam seminggu.

BACA JUGA: Sandiaga Disambut Upacara Adat Dayak Saat Tiba di Palangkaraya

Ketua majelis hakim R Anton Widyopriyono mengaku hal itu dilakukan karena status terdakwa sebagai tahanan titipan. Untuk itu, pihaknya akan menjadwalkan persidangan Ahmad Dhani dilangsungkan dua kali dalam seminggu.

“Karena statusnya tahanan titipan, kami menjadwalkan persidangan seminggu dua kali. Supaya cepat selesai dan cepat kembali ke Jakarta,” kata ketua majelis hakim Anton Widyoprayitno di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/2/2019).

BACA JUGA: Prawiranegara Sebut Jalan Tol Milik Rakyat, Bukan Penguasa

Sidang perdana kasus pencemaran nama baik Ahmad Dhani ini berawal dari kasus saat Ahmad Dhani hendak menghadiri deklarasi tagar 2019 Ganti Presiden di Surabaya dan dihadang sejumlah massa cinta NKRI. Saat itu dalam vlog-nya, caleg Gerindra itu sempat mengatakan para penghadangnya ‘idiot’.

Ahmad Dhani sebelumnya ditahan di Rutan Cipinang setelah divonis 1,5 tahun penjara karena penyebaran cuitan ujaran kebencian di akun Twitter miliknya. Ahmad Dhani lewat pengacara sudah mendaftarkan banding ke PN Jaksel. (ra/tm)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini