Jaksa Agung Serahkan Buron Jaksa Tersangka Dugaan Suap ke KPK

0
617
Jaksa Agung Serahkan Buron Jaksa Tersangka Dugaan Suap ke KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyerahkan jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Satriawan Sulaksono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satriawan Sulaksono merupakan tersangka dalam kasus suap proyek Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

BACA JUGA: Ibukota Baru, Menteri Bappenas: Jangan Mimpi Jadi Spekulator Lahan

“Ada tamu dari Kejagung yang menyerahkan 1 orang tersangka jaksa SSL (Satriawan Sulaksono) yang kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/08/2019).

Saat ini ia masih menjalani pemeriksaan di KPK terkait perkara dugaan korupsi yang menjeratnya.

Selain itu, KPK juga belum memasukkan Satriawan Sulaksono ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

BACA JUGA: Staf Presiden Untuk Papua Temui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

“Belum ada status DPO pada orang yang bersangkutan. Tapi kemarin dalam keadaan tertentu, ketika KPK menetapkan tersangka itu, orang yang menjadi tersangka belum berada di tangan KPK, belum sampai di kantor KPK,” ungkap Febri.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga penerima, jaksa di Kejari Yogyakarta, Eka Safitra (ESF) dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BACA JUGA: Ini Alasan Presiden PKS Sohibul Iman Ogah Bertemu Jokowi

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri, Gabriella Yuan Ana (GYA) disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ra)


Bagikan Berita Ini


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here