Keputusan Gubernur Hentikan Reklamasi Pelabuhan Benoa di Dukung Majelis Desa Adat-PHDI

0
1373
Keputusan Gubernur Hentikan Reklamasi Pelabuhan Benoa di Dukung Majelis Desa Adat-PHDI
Ketua/Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
Bagikan Berita Ini

DENPASAR (TEROPONGMETRO) – Majelis Desa Adat dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali  mendukung keputusan Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta PT Pelindo III menghentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar.

“Kami dukung keputusan Gubernur dan kami minta kepada Pelindo dan jajarannya untuk memulihkan kembali suasana alam di sana. Kawasan yang sudah direklamasi tidak boleh dijadikan kawasan komersial, melainkan dijadikan kawasan ruang terbuka hijau,” kata Ketua/Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, di Denpasar, Senin.

BACA JUGA: Terpental Jadi Pengurus, Lukman Edy Siap Jadi Oposisi di Internal PKB

Menurut Ida Pangelingsir, reklamasi kawasan Pelabuhan Benoa oleh pihak Pelindo III yang sudah dilakukan sejak 2012 memang penuh masalah. Mulai dari proses perizinannya hingga dampak lingkungan hidup.

Dia mengakui selama ini dalam setiap kegiatan proyek apapun di Bali, memang tidak pernah minta persetujuan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan ini sangat disesalkan.

BACA JUGA: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Ridwan Kamil: Desainnya Kurang Tepat dan Boros Lahan

“Padahal, jika dilihat dalam konteks agama Hindu di Bali sudah jelas gunung dan laut harus dijaga kesuciannya dan tidak boleh dirusak. Terlebih lagi, laut yang disucikan oleh Umat Hindu di Bali dijadikan tempat untuk memohon air suci tirta amerta. Gunung dan laut tidak boleh dirusak dan harus diingat datangnya penyakit dan kesehatan datang dari laut,” ujarnya.

Sedangkan terkait reklamasi dengan alasan perluasan Bandara Ngurah Rai, Ida Pangelingsir mengatakan persoalannya berbeda karena kawasan yang direklamasi guna perluasan landasan pacu Bandara Ngurah Rai murni kepentingan untuk hajat hidup orang banyak.

BACA JUGA: KPK Berang Pengacara Tersangka Korupsi Jadi Panelis Calon Pimpinan

“Perluasan landasan pacu bandara Ngurah Rai itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan Bali sangat ketergantungan oleh pariwisata,” ujarnya

Sementara menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa ada yang salah dilihat dari aspek Tri Mandala, Bhisama Kesucian Pura dan pelaksanaan reklamasi banyak yang tidak tepat.

Bahkan reklamasi tersebut sangat jauh dari visi misi Gubernur Bali Wayan Koster “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” guna mewujudkan Bali Era Baru.

BACA JUGA: Divisi Hukum KPU se Bali Touring ke Destinasi Wisata Jati Luwih

Sudiana mengatakan sesungguhnya seluruh laut di Bali tidak bisa direklamasi karena akan merusak ekosistem dan biota laut yang ada. Terbukti, sudah banyak pohon mangrove yang mati.

“Keputusan Gubernur Bali sudah sangat tepat menghentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa. Kalau ini terus dilanjutkan akan merambah ke selatan terjadi kerusakan ekosistem,” katanya.

PHDI berharap dari penghentian ini supaya ada tindak lanjutnya dan diawasi oleh pihak terkait di lapangan. Sebab, kalau Bali ini ingin menjadi baik, semua tempat yang melanggar harus ditertibkan.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Putuskan Kaltim Ibu Kota Baru

Selanjutnya para pejabat dan pihak yang akan berinvestasi di Bali jangan memaksakan kehendak, kalau semua memaksakan kehendak semuanya akan rugi. “Jangan ada tebang pilih di gunung maupun di laut, kalau ada pelanggaran harus dihentikan,” ujarnya yang juga Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar itu.

Sumber : Antara


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here