Begini Masukan Buya Syafi’i Ma’arif Kepada Presiden Jokowi Soal UU KPK dan RKUHP

0
797
Muhammadiyah Di Abad Kedua Diharapkan Semakin Gesit
Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif.
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP oleh DPR sebagai tindakan yang sembrono.

“Pembahasannya tidak terbuka dan KPK tidak diajak berunding,” katanya dikutip dari Tempo.

BACA JUGA: Polisi Bawa Mawar Saat Geruduk Polda Jateng, Mahasiswa: Maksudnya Apa? Pencitraan!

Akibatnya kata dia, mahasiswa dan elemen masyarakat curiga bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperlemah KPK.

“Kalau disahkan, ini berbahaya. Sebab, undang-undang yang akan menjadi tatanan hukum pidana itu akan mengubah tatanan masyarakat. Hal yang berbahaya di antaranya mengekang hak-hak sipil, menerabas privasi warga negara, serta mengancam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers,” tegas beliau.

BACA JUGA: Kerusuhan di Wamena Papua, Polisi Tetapkan Lima Tersangka

Menurut Buya Syafii, Presiden merespons positif masukannya. Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ikut dalam pertemuan itu untuk mencatat poin-poin yang disampaikan Buya Syafii. Setelah bertemu Buya Syafii Maarif, keesokan harinya Jokowi menyampaikan bahwa dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan RKUHP.

Kunjungan Buya Syafii Maarif ini bertepatan dengan aksi mahasiswa di depan gedung DPR. Ini adalah aksi pertama yang kemudian diikuti gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota, puncaknya pada Selasa, 24 September 2019.

BACA JUGA: PKB Kecewa Dapat Jatah Empat Menteri di Kabinet Jokowi

Mahasiswa menggugat sejumlah hal, di antaranya mendesak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK yang baru dan mengurungkan pengesahan RKUHP.(ra/tm)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here