Menakar Efisiensi Pemilihan Serentak Tahun 2020

1
2007
Menakar Efisiensi Pemilihan Serentak Tahun 2020
Subro Mulissyi, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar.
Bagikan Berita Ini

Oleh : Subro Mulissyi*)

TEROPONGMETRO – Dalam pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) selama rezim reformasi dikenal dengan istilah Pesta Demokrasi, sebuah istilah yang “menjual” demokrasi melalui sebuah pesta. “Pesta Demokrasi” lekat dengan segala jenis pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pemilihan presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Istilah Pesta Demokrasi pertama kali digunakan saat pemilu tahun 1982. Yang mempopulerkan istilah tersebut, tidak lain, adalah Soeharto, presiden Republik Indonesia yang kedua.

BACA JUGA: Zulkifli Hasan Ajak Umat Islam Bersatu Akhiri Perdebatan

Soeharto menyematkan julukan itu saat berpidato di Pembukaan Rapat Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta, Senin, 23 Februari 1981.

“Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggung jawab dan sama sekali tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam,” kata Soeharto dalam pidatonya.

Isi pidato itu juga mencerminkan pandangan Soeharto mengenai Pemilu—pandangan yang kemudian memengaruhi jalannya Pemilu di Indonesia. Menurutnya, Pemilu dilaksanakan untuk memperkokoh persatuan nasional, mendewasakan kehidupan demokrasi, dan menggelorakan semangat pembangunan. Sebaliknya, Pemilu bukan untuk mencerai-beraikan persatuan nasional, melemahkan kehidupan demokrasi, dan menghambat persatuan nasional.

BACA JUGA: Fokal IMM Gelar Silatnas “Membangun Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju”

Pemilu juga bisa diartikan sebagai sarana untuk membahagiakan masyarakat yang kebanyakan berasal dari latar belakang kelompok sosial ekonomi pinggiran, seperti buruh dan petani. Pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan selama sekali lima tahun merupakan bentuk hiburan tersendiri bagi kebanyakan masyarakat Indonesia melalui tayangan hiburan, seperti orkes dangdut dengan menghadirkan selebriti ibukota yang meramaikan kegiatan kampanye partai politik atau pasangan calon tertentu.

Pernyataan tersebut sekaligus menggarisbawahi bahwa penggunaan sarana hiburan bagi kegiatan kampanye merupakan bentuk hubungan mutaualisme simbiosis yang menguntungkan baik untuk konstituen untuk memperoleh hiburan gratis, maupun bagi partai politik sebagai sarana sosialisasi partai politik, program kebijakan maupun kandidat mereka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BACA JUGA: Belum Dipanggil Jokowi, Moeldoko Pamit dari KSP

Bahkan bagi sebagian konstituen, kegiatan kampanye tidak berjalan seru jika seorang kandidat atau partai politik tidak mengkritisi program dan visi misinya partai politik atau kandidat partai politik lain dalam kegiatan kampanyenya bukan saling black campaigne, bentuk kegiatan kampanye lain seperti yang bersifat akademis dan dialogis melalui penyampaian program dan visi misinya melalui kampanye akbar atau debat kandidat pasangan calon bagi sebagian besar konstituen politik Indonesia menjadi ajang untuk menjatuhkan pilihan politiknya saat pelaksanaan pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Kampanye politik melalui publikasi seperti pemasangan billboard, baliho, spanduk dan famplet selama kampanye dianggap tidak efektif dan efisien, dan buang-buang duit dan cenderung mengotori wajah kota dengan alat peraga kampanye tersebut. Hal ini peserta pemilu atau partai politik salah persepsi dalam memahami kampanye politik. Karena tidak ada korelasi langsung antara baliho-baliho kampanye politik yang bertebaran dijalan dengan awareness masyarakat tanpa didukung oleh reputasi dan rekam jejak yang baik, serta menekankan kepada kegiatan kampanye yang bersifat tertutup. Berbeda dengan kampanye yang bersifat akademis dan dialogis yang berpengaruh kepada tingkat elektabilitas calon, ternyata memperoleh respon positif dari kalangan praktisi dan pemerhati civil society atau pegiat pemilu, karena secara langsung bisa menyerap aspirasi dari konstituen dengan metode tatap muka secara langsung.

BACA JUGA: Muallafnya Bos Espedisi JNE dan Mimpi di Jabal Rahmah di Saat SMP

Peserta pemilu bahkan juga ikhlas menganggarkan biaya milyaran rupiah cuma untuk kampanye yang tidak tentang tujuannya. Dijalan-jalan telah bersebaran baliho-baliho maupun spanduk beberapa calon baik legislatif maupun eksekutif. Sebetulnya bila kita lihat hal tersebut begitu tidak efisien, bahkan juga akan muncul asumsi-asumsi negatif dari masyarakat selaku pemilih.

Untuk menghindari dari beberapa hal itu, salah satunya langkah yang sangat tepat ialah, partai politik memilih  tokoh yang telah mempunyai kemampuan serta sudah teruji, baik dari sisi kapasitas, image, dan reputasi yang baik serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melawan hukum.

Sebab saat kita lihat tujuan market (pemilih) sekarang ini berlainan dengan pemilih 5 tahun kebelakang, masyarakat selaku pemilih, sekarang ini lebih cerdas dalam memastikan pilihannya dibilik suara.

Sehingga dengan mengedepankan tatap muka secara langsung dengan konstituen atau metode “kampanye blusukan” masih dianggap lebih efektif dan efisien dalam mengenalkan jagoannya dalam perhelatan pesta demokrasi, karena dengan metode blusukan bisa langsung menyapa seluruh lapisan masyarakat, dengan biaya yang sangat murah, dan cara ini mampu mendulang suara banyak karena masyarakat menyambut pesta demokrasi itu dengan kegembiraan, dengan antusiasme yang tinggi, serta kedewasaan politik yang semakin matang. Sehingga keinginan Masyarakat yang ingin bertemu calon pemimpinnya, serta masyarakat ingin diperhatikan juga, jika bertemu secara langsung.

BACA JUGA: PKB dan PPP Rebutan Kursi Kementerian Agama

Jadi, buat apakah keluarkan dana kampanye besar-besaran sedang sang calon pemimpin memiliki reputasi yang jelek, pastinya tujuan tidak akan terkena serta cuma buang-buang uang saja. So, Penentuan calon pemimpin yang akan diusung oleh partai juga begitu memiliki dampak yang besar, dan dapat jadi pilihan untuk mendesak cost kampanye.

Sementara pemerintah melakukan terobosan untuk menciptakan pelaksanan Pemilu yang efisien dan efektif untuk menekan efisiensi cost, diantaranya pelaksanaan waktu Pemilu Pilpres dengan Pemilu Legislatif, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia serta upaya perubahan dalam penggunaan logistik pada pemilu serentak. Indonesia dan Ghana merupakan dua negara di dunia yang masih menggunakan cara pencoblosan kertas suara dalam pelaksanaan Pemilu, sedangkan negara-negara lain di dunia sudah menggunakan e-voting.(up/tm)

*) Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar.


Bagikan Berita Ini

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini