Tabrak Dua UU, DPR Minta Mendag Cabut Permendag Ini

0
1293
Tabrak Dua UU, DPR Minta Mendag Cabut Permendag Ini
Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta dalam raker Komisi VI DPR dengan Mendag Agus Suparmanto di kompleks DPR Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Masalah impor sampah menjadi sorotan Komisi VI DPR, apalagi belum lama ini ditemukan puluhan kontainer sampah dari luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok. Demi menjaga lingkungan dan kelestarian alam, maka DPR meminta agar Permendag itu dievaluasi.

“Soal impor sampah ini menabrak dua Undang-Undang (UU). Jadi tegasnya,  Permendag 3/ 2009 menabrak dua UU. Saya minta dicabut saja,” tegas anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta dalam raker Komisi VI DPR dengan Mendag Agus Suparmanto di kompleks DPR Jakarta, Kamis (30/1/2020).

BACA JUGA: 100 Hari Kerja, Jokowi: Tanya ke Menteri

Lebih jauh Legislator Bali itu menjelaskan bahwa Indonesia adalah negeri pengekspor bahan-bahan tambang dan mineral dunia, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga dan lain-lainnya.

“Bahkan termasuk juga pengekspor berbagai komoditas rempah-rempah,” tambahnya.

Anehnya, kata anggota Fraksi PDIP, Kementerian Perdagangan malah memberi peluang kepada importir-importir limbah yang berbahaya bagi kehidupan manusia.

“Permendag No 31/2009, justru memberikan legitimasi untuk mengirim sampah ke Indonesia. Sungguh ini logika yang tidak nyambung dengan akal sehat,” sindirnya.

Menurut Nyoman, importir-importir limbah ini menurunkan wibawa dan derajat Indonesia di mata internasional.

BACA JUGA: Viral ‘Musala’ Dirusak, MUI: Jangan Cuma Teriak ‘Saya Pancasila’, Tapi Nihil Pengamalannya!

“Seolah-olah Indonesia tempat pembuangan sampah dan limbah dari luar negeri. Sangat memalukan,” tegasnya.

Untuk diketahui, sejumlah anggota komisi VI DPR menganggap Permendag No. 31 Tahun  2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 bertentangan dengan :

  1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukan sampah ke dalam wilayah NKRI;
  2. Pasal 69 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan melarang setiap orang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI; dan
    Dimana Pasal 1 Permendag No. 31 Tahun 2016 memperbolehkan impor limbah non B3 yaitu sisa, reja dan skrap plastik.

BACA JUGA: KPU Denpasar Seleksi Tes Tertulis 77 Calon Anggota PPK

Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.(Pasal 1 poin 2)

Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

(Pasal 1 poin 3)

Skrap adalah barang yang terdiri dari komponenkomponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. (Pasal 1 poin 4)

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi Atau Penelusuran Teknis impor Limbah Non B3. (Pasal 1 poin 10)

BACA JUGA: KPK Usut Dugaan Aliran Suap ke Cak Imin

Limbah Non B3 dapat diimpor apabila:

(Pasal 4)
a. tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah;
b. tidak terkontaminasi B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
c. tidak bercampur dengan limbah lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12
(1)  Setiap pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di negara muat sebelum dikapalkan.

(2)  Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. (ra/tm)


Bagikan Berita Ini


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here