Praktisi Sebut Rantai Ekonomi Harus Dijaga, Bukan ‘Dikuasai’ Pemerintah!

0
1180
Praktisi Branding Indonesia, Silih Agung Wasesa
Praktisi Branding Indonesia, Silih Agung Wasesa.
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Sektor ekonomi yang lesu akibat dampak pandemik virus corona baru (Covid-19) di tanah air harus disikapi serius oleh pemerintah. Sejumlah kebijakan yang diambil harus berorientasi kepada masyarakat dalam rangka menguatkan rantai ekonomi.

Praktisi Branding Indonesia, Silih Agung Wasesa mengatakan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seharusnya menjadi penopang ekonomi baik menghadapi pandemi Covid-19 ataupun tidak.

BACA JUGA: Hikmah Covid 19, Dekat dengan Allah dan Manusia

Namun sayangnya, pada kondisi pandemik saat ini, UMKM hanya digunakan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah semata.

“Saya pikir yang paling penting sih memberdayakan UKM. Tapi memang dilema. Ada beberapa UKM yang memang dia bikin usaha itu hanya untuk menampung bantuan pemerintah,” kata Silih dalam acara diskusi Populi bertajuk “Arah Bisnis dan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemik Virus Corona”, Sabtu (25/4).

Menurut Silih, hal itu dilakukan pelaku UMKM karena telah mengetahui kelemahan program batuan dari pemerintah tersebut. Jadi, bukan semata-mata karena ingin menjadi penopang sektor ekonomi dengan UMKM.

BACA JUGA: Viral Video Perempuan Ini, Buka Paksa Pagar Masjid Yang Digembok Pakai Palu

“Ya sudah diambil saja bantuannya semuanya. Programnya selesai dia tutup usahanya, ada yang kayak gitu juga,” ujarnya.

Atas dasar itu, pendiri Jonner Advesory ini menilai perlunya penguatan rantai ekonomi di tengah pandemik Covid-19 seperti sekarang ini. Tujuannya, agar semua sektor terutama UMKM bisa bergerak dan berkembang guna menopang laju ekonomi tanah air.

Jadi bagaimana menyiapkan rantai ekonomi agar UKM ini usahanya bisa dengan bagus berkembang,” tuturnya.

BACA JUGA: Empat Warganya Positif Covid-19 , Sumenep Zona Merah Baru Yang Masuk Klaster Pelatihan Haji

“Menurut saya sih rantai ekonomi harus dijaga sama pemerintah sebagai pemilik legalitas bukan “dikuasai” oleh pemerintah,” demikian Silih Agung Wasesa menambahkan. (ra)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini