Pemuda Muhammadiyah Usul Ambang Batas Parlemen Nol Persen Untuk Akomodir Suara Rakyat

0
6551
Berduka Atas Musibah KRI Nanggala, Pemuda Muhammadiyah: Penghormatan Tinggi untuk Para Prajurit
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah sedari dulu mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) diturunkan menjadi 0 (nol) persen, bahkan kalau bisa dihapus.

Sebab, hal ini dinilai selaras dengan sistem demokrasi yang sedianya memberikan ruang partisipasi rakyat terhadap para wakilnya di parlemen.

“Ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan, atau bahkan dihapuskan. Sehingga, partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen,” ujar Sunanto Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (3/6/2020).

BACA JUGA: Bansos Covid-19 Turun Jadi Rp300 Ribu per Bulan

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto saat mengisi diskusi publik bertajuk “RUU Pemilu” yang diinisiasi oleh Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) bersama narasumber lainnya seperti Chusnul Mar’iyah, Andi Nurpati, Pramono Ubaid Tantowi, Sekjend Partai Perindo Ahmad Rofiq dan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta DR. Ma’mun Murod dengan dipandu Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Desvian Bandarsyah di Jakarta, Rabu (3/6) malam.

Sunanto mengatakan, jika rencana PT 7 persen sebagaimana isu yang bergulir di parlemen dan masuk dalam wacana pembahasan UU Pemilu, maka akan berdampak pada kualitas demokrasi itu sendiri.

Ambang batas memiliki kelemahan karena tidak semua perolehan suara partai dikonversi menjadi kursi di parlemen. Dia mengatakan, jika ada partai yang sudah memenuhi 12 kursi, tetapi baru mendapatkan 6 persen, maka suaranya hilang karena ambang batas 7 persen.

BACA JUGA: KPU Sebut Pilkada Harus Ditanggung APBN Karena Daerah Sudah Tidak Sanggup

“Kalau ambang batas parlemen di Pasal 217, saya katakan memang ini oligarki di partai politik besar. Maka angka 7 persen itu saya kira masih sangat tinggi dan akan memberangus partai-partai yang selama ini (notabene) partai-partai menengah,” ujar Cak Nanto sapaan akrabnya.

Partai politik di Indonesia juga heterogen. Karenanya, dua alasan demikian dirasa cukup untuk mengurangi ambang batas parlemen.

Menurut Cak Nanto, sedari dulu PP Pemuda Muhammadiyah telah mengusulkan agar ambang batas parlemen ditiadakan alias nol persen. Hal ini bertujuan, agar partisipasi politik publik melalui para calon wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tersampaikan, sesuai dengan substansi demokrasi itu sendiri.

BACA JUGA: Benny Tjokro Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang dari Korupsi Jiwasraya

“Kalau awal kami mengusulkan 0 persen, jadi tidak ada ambang batas. Sehingga suara rakyat tidak banyak hilang. Jadi, kalo sekarang kan banyak hilang, terus mau dikemanakan suara rakyat yang selama ini?” pungkasnya.

Ia menambahkan, bahwa agenda peningkatan ambang batas parlemen tidak sesuai dengan semangat keragaman dan kebersamaan. Cak nanto melihat ada upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu.(akh)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here