BANDUNG (TEROPONGMETRO) – Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat tentang protokol kesehatan di pondok pesantren terus menuai polemik. Bahkan, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat mengancam akan menduduki Gedung Sate menyoal Kepgub tersebut.
Kepala Satuan Koordinator Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi mengaku mendapat banyak aspirasi tersebut. Menurutnya, ada akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
BACA JUGA: Ekonom Sebut Krisis Lebih Buruk, IMF Akan Pangkas Proyeksi Ekonomi
Terlebih, beberapa waktu masyarakat Jawa Barat dikagetkan dengan dicantumkannya DPD HTI yang merupakan organisasi terlarang sebagai pihak yang dilibatkan dalam penanganan virus corona.
“Bagaimana tidak, belum lama ini Gubernur mengundang HTI sebagai ormas terlarang. Dan yang sebagaimana kawan kawan-ketahui, muncul ancaman buat pesantren. Kita jadi bertanya-tanya ini ada apa,” kata Yudi, Rabu (17/6).
BACA JUGA: Survei Pilpres 2024: Anies Paling Populer dan Banyak Diserang di Medsos
Selain aspirasi dari anggota Banser, terang Yudi, keinginan untuk menduduki gedung pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut juga datang dari kalangan pondok pesantren, termasuk dari para kiai.
“Dan juga dari beberapa pimpinan Pondok Pesantren. Banyak dari para kiai dan ajengan yang menginginkan adanya langkah konkrit agar kejadian serupa tidak terulang,” tuturnya.
BACA JUGA: Wapres Pastikan MUI Dan Ormas Agama Besar Dukung Keputusan Pemerintah Tunda RUU HIP
Terkait masih pandemi korona, Yudi mengakui masih berkoordinasi dengan pimpinan GP Ansor Jawa Barat dan pihak kepolisian.
“Ya kita akan cari cara bagaimana menyampaikan aspirasi dengan memperhatikan protokol korona. Karena bagaimanapun kita adalah organisasi yang beradab,” kata dia.
BACA JUGA: Dampak Covid-19, DKI Jakarta PHK 50.891 Karyawan Dan 272.333 Dirumahkan Selama PSBB
Yudi menegaskan, Banser Jawa Barat akan senantiasa awas dan sigap apalagi terkait kebijakan yang langsung bersentuhan dengan pesantren dan keutuhan NKRI.
“Kami tidak akan tinggal diam kalau sudah menyangkut pesantren dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena itu ranah perjuangan kami,” ujarnya. (tila)
