Usai Haji Dibuka Terbatas, DPR Akan Panggil Menag Bahas Dampak Hukum Putusan Pembatalan

0
2309
Usai Haji Dibuka Terbatas, DPR Akan Panggil Menag Bahas Dampak Hukum Putusan Pembatalan
Menteri Agama Fahrur Razi bersama Wakil Ketua Komisi Agama (Komisi VIII) DPR, Marwan Dasopang
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Wakil Ketua Komisi Agama (Komisi VIII) DPR, Marwan Dasopang, menyatakan pihaknya akan memanggil kembali Kementerian Agama (Kemenag) usai Arab Saudi mengumumkan pembukaan kembali ibadah haji 2020.

Ia mengungkapkan DPR dan pemerintah masih harus membahas dampak hukum yang ditimbulkan atas pengumuman Arab Saudi tersebut terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 mengenai pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M.

BACA JUGA: Perih, Alokasi Dana Corona seperti Ditutupi sementara Insentif Petugas Kesehatan Belum Cair

“Komisi VIII akan memanggil lagi Menteri Agama untuk membahas ini setelah putusan Saudi tentang kesempatan melaksanakan ibadah haji. Paling tidak konsekuensi KMA 494 itu berbagai dampak hukum termasuk warga negara Indonesia yang berada di Saudi,” kata Marwan saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2020).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan putusan Menteri Agama tersebut bisa berdampak pada kelangsungan jemaah Indonesia di Arab Saudi. Padahal, kata dia, ada banyak warga Indonesia yang berada di sana mempunyai kesempatan menunaikan ibadah haji menyusul pengumuman pembukaan kembali haji 1441 H.

“KMA 494 itu menyebut warga negara Indonesia, kalau tidak ada perubahan akan menghalangi WNI yang berada di Saudi untuk melaksanakan ibadah haji,” jelasnya.

BACA JUGA: Komisi II DPR Minta Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Harus Perhatikan Protokol Kesehatan

Soal putusan KMA 494 tersebut, Marwan mengatakan komisinya masih harus membahas lebih lanjut dengan Menteri Agama karena selama ini putusan itu dinilai tidak memadai. Awal Juni lalu, putusan itu dikeluarkan dengan tujuan membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia.

“Selama ini kita menyebut Menag memutuskan sepihak tanpa lewat Rapat Kerja kita menilai bahwa KMA 494 itu tidak memadai landasan hukum tentang tidak memberangkatkan haji, karena putusan memberangkatkan haji dan besaran ongkos haji (BPIH) dengan Kepres,” katanya.

BACA JUGA: Sosialisasi Webinar KPU Sumbar Disusupi Orang Tak Dikenal Dan Muncul Video Terlarang

Marwan mengungkapkan amat kecil kemungkinan Arab Saudi akan membuka lagi kesempatan ibadah haji dari jemaah Indonesia.

Hal itu setidaknya karena dua hal. Pertama putusan pemerintah Arab Saudi hanya terbatas bagi jemaah yang berada di Arab Saudi baik warga negara lain maupun Saudi sendiri. Kedua, pemerintah Indonesia tidak mempunyai waktu yang cukup mempersiapkan proses pemberangkatan jemaah dengan prosedur protokol kesehatan baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi sendiri.(ra)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here