Gerindra Sebut Putusan MA soal Gugatan Rachmawati cs Tak Pengaruhi Hasil Pilpres

0
1260
Gerindra Sebut Putusan MA soal Gugatan Rachmawati cs Tak Pengaruhi Hasil Pilpres
Jubir Partai Gerindra Habiburokhman Bersama Presiden Joko Widodo.
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Sukarnoputri tak akan berpengaruh pada hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Putusan MA itu benar tapi enggak ngaruh dengan hasil pilpres,” ujar Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (7/7).

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Bendera Putih Pendidikan Swasta Ancam Indeks Pembangunan Manusia

MA diketahui mengabulkan gugatan Rachmawati atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. PKPU itu menjelaskan soal penetapan paslon yang memperoleh suara terbanyak.  

Namun oleh MA, aturan dalam PKPU itu dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah mengatur ketentuan penetapan paslon.

Habiburokhman menjelaskan, dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 juga telah menjelaskan bahwa paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA: Cegah Covid-19 Menuju New Normal, Sekda Denpasar Rai Iswara Tinjau Kesiapan Pasar Rakyat

Menurut tim hukum Gerindra ini, penetapan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam pilpres lalu telah memenuhi ketentuan tersebut.

“Jokowi-Ma’ruf menang di 21 provinsi sehingga terpenuhi syarat lebih dari 50 persen suara dan terpenuhi syarat sedikitnya 20 persen di tiap provinsi yang tersebar di setengah provinsi Indonesia,” katanya.

Terlepas dari hal tersebut, Habiburokhman mengaku khawatir munculnya putusan ini ke publik merupakan pengalihan isu dari kasus besar buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra.

“Saya khawatir itu pengalihan isu dari kasus besar seperti kembalinya Djoko Tjandra,” ucap dia tanpa menjelaskan lebih lanjut.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPD Sebut Pancasila Sudah Final, RUU HIP Hanya Memancing Kritik Dan Protes Publik

Perkara ini berawal dari gugatan Rachmawati yang sempat menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke MA terkait PKPU soal Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu. Gugatan diajukan pada 13 Mei 2019.

Rachmawati mengatakan, uji materi dilakukan karena pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5/2019 cacat hukum. Ia juga merasa hasil penghitungan suara pada pemilu 2019 diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi UMKM, MPR Minta Turunkan Bunga Bank Jadi 1 Persen

Berdasarkan hasil Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf saat itu berhasil meraup kemenangan 55,5 persen setelah menang di 21 provinsi. Sementara Prabowo-Sandi menang di 13 provinsi. (ra)


Bagikan Berita Ini


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here