Kematian Pasien COVID-19 di Jatim Tinggi Sekali, Apa Masalahnya?

0
1398
Dari kiri Ketua Tim Tracing Covid-19, dr. Kohar Hari Santoso, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi saat konferensi pers, di Grahadi Surabaya.
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Persentase kematian pasien positif di Jawa Timur lebih tinggi dari rata-rata dunia. “Persentase kematian pasien COVID-19 yang meninggal dunia di luar negeri itu, antara 3 hingga 5 persen, dari total jumlah pasien positif,” kata Ketua Tim Pelacakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) Jawa Timur Dr. Kohar Hari Santoso, Jumat (11/7).

Sementara di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, persentase angka kematian pasien yang positif terpapar COVID-19 antara 15 hingga 40 persen lebih.

BACA JUGA: Menteri Agama Sebut Istiqlal Tidak Gelar Salat Idul Adha 1441 H

Jika daya tahan tubuh meningkat, maka virus yang ada di dalam tubuh orang yang terpapar corona akan lebih cepat bekerja.

“Kabupaten Pamekasan ini termasuk kabupaten dengan angka kematian pasien positif yang tinggi,” katanya.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemprov Jatim, persentase kematian pasien terpapar COVID-19 sebesar 15,58 persen.

Pasien terbanyak yang meninggal dunia, melanjutkan, berusia 60 hingga 69 tahun.
Selain angka kematian pasien positif COVID-19, angka kematian pasien dalam pengawasan (PDP) juga sangat tinggi dan tersebar di 38 kabupaten / kota di Jawa Timur.

BACA JUGA: Tragis! Nasib ABK WNI Tak Seberuntung TKA Cina Di Indonesia

Tiga kabupaten / kota terbanyak angka kematian pasien dalam pengawasan adalah Kabupaten Bangkalan, lalu Kabupaten Sumenep dan yang ketiga adalah Kota Mojokerto.

Persentase angka kematian PDP di Bangkalan 48 persen, Sumenep 43 persen dan Kota Mojokerto 39 persen.

“Yang paling sedikit sesuai dengan data tim adalah Kabupaten Bondowoso, Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang. Ini untuk PDP, ya, bukan yang positif korona,” ujar Hari.

Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang meminta agar masyarakat meminta persetujuan.

“Pencegahan ini bisa dilakukan secara primer, sekunder dan tersier,” kata Hari.

Yang dipertanyakan dengan primer adalah percobaan yang harus dilakukan agar tidak tertular virus korona, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

BACA JUGA: Gelar Webinar, BPJAMSOSTEK Bahas Kebaruan Layanan Di Era New Normal

Pencegahan sekunder adalah upaya untuk melawan yang harus dilakukan agar tidak menjadi sakit, seperti halnya meningkatkan kekebalan tubuh dan membentuk masyarakat tangguh.

Sementara pada saat tersier, menurut dia, agar warga yang telah terpapar COVID-19 tidak berakibat fatal, sehingga menyebabkan yang diterima dunia.

“Caranya tentu dengan memperhatikan kapasitas dan daya tampung rumah sakit, termasuk kualitas pelayanan,” katanya.

Penjelasan versi IDI

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Achmad C. Romdhoni mengungkapkan semua yang menyebabkan virus corona di Jawa Timur masih tinggi. Berdasarkan data 10 Juli 2020, jumlah kasus corona di Jatim mencapai 15.484 kasus. Tingkat tertinggi nasional.

“Permasalahannya ada di hulu. Kalau hulu tidak bisa ditumpuk dengan baik, maka kasus di hilir menumpuk,” ujar Achmad dalam webinar yang disiarkan melalui internet, Jumat (10/7).

“Saya jalan di Ampel itu enggak ada yang pakai topeng. Jadi perlu kita sadarkan. Meski ini tidak mudah, mau tidak mau harus ada langkah meyakinkan,” ucap Achmad.

BACA JUGA: KETUA MPR Dukung DPR Untuk Bubarkan OJK

Kendala lain, lanjut Achmad, fasilitas alat tes reaksi berantai polimerase (PCR) yang minim dan mahal. Belum semua rumah sakit di Jatim memiliki fasilitas alat PCR. Selain itu, waktu tunggu hasil tes juga cukup lama. Dibatalkan, pilih yang positif atau negatif yang hilang. “Ada yang tiga hari, ada yang baru Sabtu-Minggu, ada juga yang 14 hari,” katanya.

Idealnya, pengetesan dilakukan dengan jumlah 3,500 per 1 juta penduduk. Sementara jumlah pengetesan saat ini rata-rata masih di angka 2.000. Kendala lain adalah kekurangan ventilator dan tenaga yang meningkat. “Sebesar RS dr Soetomo pun kesulitan,” tuturnya.

Achmad juga membahas masalah yang menyangkut ibu hamil. Di Surabaya ada 3.500 ibu hamil dan hampir 10 persen dari jumlah tersebut terpapar korona.

“Saat ini yang dilakukan RS terhadap penapisan bumil hanya pakai cepat. Padahal cepat tidak berguna kata WHO. RS bersalin khusus Covid perlu dipikirkan,” jelasnya. (dms)


Bagikan Berita Ini