KETUA MPR Dukung DPR Untuk Bubarkan OJK

0
666
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung menyetujui DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu maupun perangkat bantuan keuangan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lain yang melekat di OJK dapat dikembalikan kepada Bank Indonesia.

“Skandal Jiwasraya hanya mencakup sebagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam membelanjakan uang masyarakat yang ada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pinjaman, lembaga pembiayaan, penggadaian, dan lembaga penyedia keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

BACA JUGA: Wau! Mendikbud Potong Biaya Kuliah untuk Semua Kampus Negeri dan Swasta, Begini Syaratnya

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengkoreksi alih-alih berbayar dan akhirnya rakyat yang menjadi korban.

“Pembentukan OJK tak lepas dari pembahasan IMF yang mengambil contoh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Inggris. Kenyataannya, OJK gagal menjalankan tugasnya dan mengeluarkan Inggris terpuruk dalam krisis keuangan global pada 2008,” katanya.

“Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi bukan hal yang membantah dalam kaitannya dengan kita yang membubarkan OJK. Selain itu, sekarang OJK sedang berada di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, juga Ombudsman,” kata Bamsoet.

BACA JUGA: Tragis! Nasib ABK WNI Tak Seberuntung TKA Cina Di Indonesia

Bamsoet mencontohkan, dalam bahas Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat OJK dan melakukan tes kepatutan dan mempelajari kebijakan jajaran pengelola yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, serta menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian.

Dalam IHPS I / 2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diterima ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah menerima Rp 412,31 miliar tidak dimanfaatkan, menghabiskan pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

BACA JUGA: Diskon Jadi Rp 6.450, Warga Denpasar Nikmati Harga Pertalite Setara Premium

“Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukkan sangat lemahnya kendali diri atas pengawasan OJK internal. Mendukung OJK Inggris (FSA) yang tak mampu memperbandingkan keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris meminta sistem memantaunya ke Bank Sentral. Sudah dikeluarkan fungsi pengawasan dan hal lain yang melekat di OJK ditambahkan kepada Bank Indonesia,” tegas Bamsoet. (akh)


Bagikan Berita Ini