Demokrat Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

0
864
Demokrat Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.
Bagikan Berita Ini
  • 41
    Shares

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah mempercepat dan mengawasi realisasi bantuan sosial bagi masyarakat karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan tajam perekonomian selama pandemi COVID-19.

“Jika bantuan sosial lambat disalurkan maka bisa dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari akan semakin melemah. Dan akibatnya, tentu tak hanya terhadap dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia karena pergerakan uang dan barang menjadi semakin sedikit,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

BACA JUGA: Dihadiri Pimpinan Parpol, KPU Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pilwali Denpasar 2020

Dia mengatakan bantuan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat di kalangan akar rumput tetapi juga akan membantu menguatkan perekonomian Indonesia.

Hal itu menurut dia karena bantuan sosial tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada masa pandemi COVID-19.

“Memang Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp203,9 triliun untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desar, sampai yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Pra-Kerja,” ujarnya.

BACA JUGA: Bocor Surat Rahasia Instruksi Kader PDIP Ikut PKH, Hasto: Itu Bagian Dari Tradisi Demokrasi Partai

Namun dia mengatakan, anggaran besar tersebut baru terealisasi 34,04 persen sampai akhir Juli 2020 padahal COVID-19 telah mengganggu tata kehidupan dan ekonomi selama hampir lima bulan lamanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai, lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan sasaran pemerintah dalam menangani efek sosial ekonomi dari pandemi COVID-19.

“Misalnya penyaluran bantuan sosial kepada atau lewat yayasan kongklomerat, program Pra Kerja yang salah sasaran bahkan berpotensi pidana korupsi,” katanya.

BACA JUGA: Dokter Andhika Spesialis Paru di Medan Gugur, Istrinya Terpapar Covid-19

Dia menilai Pemerintah seharusnya menggunakan database satu pintu sehingga tidak terjadi “overlapping” di lapangan penyebab lambatnya penyaluran bantuan.

Syarief juga meminta agar Pemerintah melakukan reformasi birokrasi seperti misi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos karena seharusnya dipercepat dan tidak terlalu panjang administrasinya.

“Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan apapun termasuk alasan belum terverifikasi. Jangan rakyat baru dibantu setelah kondisi mereka semakin parah atau meninggal terkena COVID-19,” katanya. (akh)


Bagikan Berita Ini
  • 41
    Shares


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here