Federasi Serikat Guru Surati Presiden Jokowi, Sebut Hibah Merdeka Belajar Cacat Prosedur

0
2256
Federasi Serikat Guru Surati Presiden Jokowi, Sebut Hibah Merdeka Belajar Cacat Prosedur
Ilustrasi.
Bagikan Berita Ini
  • 23
    Shares

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait masalah merek Merdeka Belajar.

FSGI menilai hibah merek Merdeka Belajar cacat prosedur. Karena itu, FSGI mendesak perbaikan prosedur pengalihan hak atas merek Merdeka Belajar.

BACA JUGA: Berantas Korupsi, KPK Gandeng JMSI

Dalam surat yang dikirim ke Presiden Jokowi, FSGI melampirkan kajian hukum berkenaan dengan perbaikan penyerahan merek Merdeka Belajar yang disusun oleh Dewan Pakar FSGI.

“Dasar pengiriman surat kepada Presiden tersebut, karena FSGI menduga kuat adanya celah pelanggaran hukum dalam penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar dan dugaan melindungi kepentingan pihak tertentu,” kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis federasi yang diterima awak media, Senin (24/8/20).

FSGI menilai pengalihan hak atas merek Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cacat prosedur karena belum mendapatkan izin dari Presiden.

BACA JUGA: Zulhas Sebut Amien Rais Ibarat Pesawat Maju Terus, Tak Ada Remnya

Selain itu, menurut dia, belum ada akta hibah yang dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh perwakilan negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait pengalihan hak atas merek Merdeka Belajar.

“Pengalihan hak merek dalam bentuk hibah tidak bisa hanya diumumkan lewat konferensi pers dan hanya berwujud surat kesepakatan antara Direktur PT Sekolah Cikal dengan Mendikbud,” katanya.

Ia mengatakan, perjanjian yang cacat hukum dan tidak cermat dalam pengalihan hak atas merek Merdeka Belajar berpotensi melanggar asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan merugikan negara.

“Oleh karena itu, keluarga besar FSGI meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan memperbaiki penyerahan merek dagang Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal kepada Negara,” kata Retno.

BACA JUGA: Pekerja Di Subsidi Rp600 Ribu, DPR: Seharusnya Korban PHK Juga Dibantu

FSGI mendorong pengalihan hak atas merek Merdeka Belajar dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf karena wakaf memungkinkan pengalihan hak secara utuh sehingga merek tersebut dapat terus digunakan oleh negara.

“Wakaf juga melibatkan Kementerian Agama, yang juga memiliki satuan pendidikan madrasah dan pondok pesantren,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo.(akh)


Bagikan Berita Ini
  • 23
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here