Kompolnas Sesalkan Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Yang Diwarnai Aksi Anarkis

0
1110
Kompolnas Sesalkan Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Yang Diwarnai Aksi Anarkis
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsim.
Bagikan Berita Ini
  • 41
    Shares

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsim mengimbau semua pihak menahan diri menyikapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, sikap yang berlebihan justru dapat menimbulkan kerugian.

Pasalnya unjuk rasa mahasiswa dan buruh memprotes dan menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung kemarin, baik di ibukota Jakarta maupun di berbagai daerah telah berujung anarkis. Tidak sedikit fasilitas umum yang dibangun oleh uang pajak dirusak dan dibakar massa secara brutal. Bentrokan para pengunjuk rasa dengan polisi yang menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

BACA JUGA: Atasi Krisis Pangan, ACT Bali Gulirkan Gerakan ‘BANGKIT BANGSAKU’

Yusuf mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memang dibenarkan, hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, asalkan dilakukan dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang lain.

“Indonesia adalah negara hukum. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak. Dalam mengemukakan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 harus mematuhi hukum yang berlaku,” kata Yuuf dalam keterangan resminya yang diterima Teropongmetro.com, Sabtu (10/10/2020).

BACA JUGA: Ketum PBNU: Memaksakan Pengesahan UU Ciptaker saat Pandemi Bentuk Kenegaraan Buruk

Peristiwa ini merupakan bentuk kekecewaan massa, akibat putusan DPR RI yang telah mengesahkan omnibus law rancangan undang-undang cipta kerja. Menurut pendemo, undang-undang cipta kerja yang mana RUU omnibus law dinilai sangat menyengsarakan para buruh.

Salah satunya, para buruh dibayar sesuai dengan jam kerja mereka dan adanya penghapusan upah minimum sektoral. Bahkan omnibus law UU cipta kerja dianggap melanggar hak asasi manusia karena tidak memberikan jaminan sebagai karyawan tetap.

Apalagi kata dia, di tengah kondisi pandemi covid-19, seharusnya para pihak yang keberatan lebih baik jika mengambil langkah konstitusi dengan menempuh judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA: Kepala BKN: Mungkin PNS Tak Dibutuhkan Lagi 10 Tahun ke Depan

“Semua pihak harus bisa menahan diri, apalagi ditengah pandemi covid-19. Ini sebagai pelajaran bagi kita semua dengan tidak mengedepankan emosional yang berujung semua peraturan dilanggar khususnya kepada para pengunjuk rasa dan juga anggota Polri,” katanya.

Ironisnya, dalam aksi demontrasi penolakan UU Cipta Kerja juga beredar potongan rekaman video secara sepihak di media sosial yang memojokan Pihak Polisi dalam bertugas menjaga keamanan dan ketertiban unjuk rasa tersebut disebut anarkhis. Seoalah-olah anarkhisme yang muncul dalam unjuk rasa dari kelompok pengunjuk rasa dilatarbelakangi oleh polisi.

Padahal ada juga potongan video lain yang berisikan tindakan kekerasan dari pihak pengunjuk rasa terhadap polisi, seperti melempari batu dengan menggunakan alat lainnya semisal pentungan kayu atau besi kepada anggota polisi.

BACA JUGA: Haltenya Banyak Dirusak, Transjakarta Rugi Rp45 Miliar Akibat Demo UU Cipta Kerja

Oleh karena itu, meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut melalui presedur dan mekanisme penegakan hukum siapa pun yang melakukan tindak pidana penyerangan aparat yang bertugas, perusakan dan pembakaran fasilitas umum.

Sembari itu, tentu meminta juga pihak Polri melalui Propam untuk memeriksa dan menindak terhadap anggota Polri yang bertugas tidak sesuai dengan SOP saat penanganan unjuk rasa.(i-one)


Bagikan Berita Ini
  • 41
    Shares




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here