Muhammadiyah: Jangan Sampai Terjadi Konflik Horizontal

0
1536
Muhammadiyah: Jangan Sampai Terjadi Konflik Horizontal
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas berserta tokoh ormas lain temui Sultan HB X.
Bagikan Berita Ini
  • 160
    Shares

YOGYAKARTA (TEROPONGMETRO) – Demontrasi menolak disahkannya RUU Omnibuslaw di Yogyakarta yang berujung ricuh, dan dikhawatirkan berkembang menjadi konflik horizontal, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas berserta tokoh ormas lain temui Sultan HB X meminta supaya dilakukan tindakan sehingga kerusuhan tidak berlarut.

BACA JUGA: Mayor Jenderal TNI Dudung Jadi Imam Shalat Pendemo Dipuji Mantan Ketua MPR

Busyro menyebut, kerusuhan yang terjadi di Yogyakarta pada Jum’at (9/10) terjadi karena adanya pantikan dari isu level nasional terkait dengan disahkannya RUU Omnibus Law oleh DPR-RI. Khusus yang terjadi di Yogyakarta, ia meminta kepada Ngarso Dalem supaya bisa mengkondisikan pihak keamanan agar melakukan tindakan dan tidak melakukan pembiaran kepada kelompok yang melakukan penyerangan.

“Situasi terakhri di Yogyakarta kemarin itu tidak pernah bisa dilepaskan dari pemantiknya di level nasional. Apa lagi kalau bukan omnibus law yang kami nilai prosesnya tidak demokratis. Yang bahasa equivalennya itu tidak ada partisipasi public yang tidak dibuka ruangnya,” ungkap Busyro.

BACA JUGA: Deretan Kepala Daerah Yang Keberatan dengan UU Cipta Kerja

Busyro mengatakan, setelah melakukan pengkajian terhadap RUU Cipta Kerja yang kemudian di ubah menjadi Omnibuslaw, Muhammadiyah secara resmi pada tanggal 8 Juni 2020 mengirim surat kepada DPR dan Presiden yang intinya menolak dan meminta supaya pembahasan RUU tersebut dihentikan.

“Jadi PBNU sama PP Muhammadiyah itu ada sikap yang sama, intinya keberatan sekali,” katanya.

Sementara itu, alasan yang menyebut dengan UU Omnibus Law yang disahkan supaya semakin memperbanyak dan mempermudah lapangan pekerjaan, Busyro mengkritisi hal tersebut. Menurutnya landasan ideology dan filosofinya pekerjaan itu harus jelas, karena dalam RUU Omnibu Law pekerja atau buruh ditempatkan sebagai alat industri. Jika buruh hanya ditempatkan sebagai alat industri, maka tidak bisa karena buruh itu adalah rakyat yang beradulat.

BACA JUGA: PDIP Kecam Aksi Unjuk Rasa Rusak Tempat Ibadah

Secara tegas Busyro menyebut secara filosofis dan ideologis tentang proposi buruh harus demokratis, tidak sepihak. Menurutnya dalam UU Omnibus Law ini sepihak, karena hanya menguntungkan investor. Selain kluster pekerja, Busyro juga menyayangkan terkait dimasukkannya kluster pendidikan ke dalam UU Omnibuslaw.

“Katanya kluster pendidikan dikeluarkan, namun nyatanya tetap masuk. Pasal-pasal itu mengindikasikan terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, dan itu sangat membahayakan,” urai Busyro.

BACA JUGA: Kompolnas Sesalkan Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Yang Diwarnai Aksi Anarkis

Sementara Wakil Ketua Umum PBNU, Maksum Machfoed menyebut dalam mengusahakan kebaikan tidak bisa dilakukan dengan cara yang buruk. Menurutnya, potensi konflik horizontal harus diantispasi oleh aparat. Jangan sampai eksponen masyarakat tertentu kemudian saling berhadap-hadapan. Kalau peduli untuk menghilangkan konflik horizontal akan mudah jika sesame pihak saling paham.

Ia juga menyayangkan atas tertutupnya sosialisasi RUU ini dari public. Padahal sosialisasi adalah untuk membangun partisipasi public untuk ikut serta membangun produk legal secara partisipastif. Sehingga masing-masing pihak bebas menilai produk legal tersebut dengan persepsinya sendiri yang tidak terkomunikasikan dengan pembuat UU.

BACA JUGA: Atasi Krisis Pangan, ACT Bali Gulirkan Gerakan ‘BANGKIT BANGSAKU’

“Padahal untuk meminimalisir gap antara kenyataan dan harapan itulah pentingnya sosialisasi. Yang akomodatif terhadap partisipasi publik. Kalau tidak ada pasti melencengnya jauh,” tuturnya

Hadir dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kepatihan Gubernur DIY tersebut, Purwo Santoso Wakil Ketua PWNU DIY yang juga Rektor UNU Jogja, Sigit Rianto Dekan Fakultas Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar Pukat UGM, dan Trsino Raharjo Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. (bob)


Bagikan Berita Ini
  • 160
    Shares




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here