JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berusaha menghambat transisi pemerintahan presiden terpilih, Joe Biden, dengan membuat sejumlah kekacauan. Salah satunya langkah Jaksa Agung William Barr memberi otoritas kepada Departemen Kehakiman untuk membuktikan tuduhan kecurangan suara. Trump juga memecat Menteri Pertahanan AS Mark Esper seolah memberi sinyal adanya situasi keamanan nasional.
BACA JUGA: Begini Bocoran Pertemuan Anies Baswedan Bersama Habib Rizieq
Tim Biden, Senin (9/11/2020), sudah mengumumkan rencana transisi termasuk membentuk gugus tugas Covid-19. Namun, lembaga federal pemerintah yang menjadi kunci peralihan kekuasaan, Administrasi Layanan Umum (General Services Administration/GSA), belum memberi lampu hijau untuk memulai proses transisi. Akibatnya, jutaan dolar dana federal dan penggunaan sumber daya untuk pemerintahan baru menjadi tertunda.
Pada Senin, Barr memberikan otoritas kepada jaksa federal untuk menyelidiki tuduhan substansial atas penyimpangan dan penipuan pemilu seperti disuarakan berulang kali oleh Trump, meskipun memo yang ditulis Barr tidak menyertakan bukti penyimpangan.
Perintah Barr, yang disampaikan sebelum negara-negara bagian mengesahkan hasil penghitungan suara, bertentangan dengan kebijakan Departemen Kehakiman untuk menjaga lembaga dari mengintervensi pemilu. Pengacara kampanye Biden, Bob Bauer, mengatakan memo Barr untuk mengesahkan investigasi hanya akan semakin memicu klaim spekulatif, khayalan, dan dibuat-buat.
BACA JUGA: PSG Berusaha Memperpanjang Kontrak Neymar Dan Mbappe
Proses transisi Biden juga dihalangi oleh badan independen, GSA, karena ketuanya menolak menandatangani pelepasan dana federal yang telah dialokasikan untuk presiden selanjutnya. Ketua atau administrator GSA, Emily Murphy adalah pejabat yang ditunjuk Trump pada 2017.
GSA harus secara resmi mengakui pemenang pemilu agar presiden terpilih bisa mulai bekerja untuk transisi. Ketika administrator GSA menandatangani dokumen maka US$ 9,9 juta (Rp 139,3 miliar) akan dikirimkan kepada tim Biden, serta mereka diberikan akses sah kepada para pejabat pemerintah, ruang kantor di lembaga pemerintah, serta peralatan yang diotorisasi untuk tim transisi dan informasi rahasia.
“Suatu kepastian belum dibuat dan administrator (kepala GSA) akan terus mematuhi dan memenuhi semua persyaratan di bawah hukum,” kata juru bicara GSA, Pamela Pennington.
Terkait hal itu, tim Biden menyatakan akan mengajukan gugatan kepada GSA. “Tindakan hukum tentu dimungkinkan, tapi ada pilihan lain juga yang kami pertimbangkan,” kata sumber dari tim Biden.
BACA JUGA: Terungkap! Veronica Koman Ternyata Pernah Jadi Anak Angkat Pasutri FPI
Penundaan pengakuan dari GSA telah melanggar tradisi puluhan tahun di AS. Chris Lu, mantan ketua tim transisi Barack Obama pada 2008, mengingat pengalamannya bangun pagi setelah pengumuman pemilu untuk mendirikan kantor transisi sehingga melewatkan telepon dari Administrator GSA saat itu, Jim Williams, yang memberi informasi bahwa dia telah menandatangani dokumen yang diperlukan.
“Jim membuat panggilan (ke saya) pukul 01.00 dini hari. Tidak ada kontroversi di dalamnya,” kata Lu kepada Washington Post.
Pada Selasa, Trump mengambil langkah kontroversial dengan mengumumkan pemecatan Menhan Mark Esper, yang dinilai sebagai permulaan untuk mengusir orang-orang yang tidak loyal dalam sisa kepemimpinannya.
Trump menunjuk pengganti Esper yaitu Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, Christopher Miller. Pemecatan Esper diduga akan mempersulit akses tim transisi Biden ke Pentagon.
“Saya mengumumkan dengan senang hati bahwa Christopher C Miller, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional yang sangat dihormati (dikonfirmasi dengan suara bulat oleh Senat), akan menjadi menteri pertahanan sementara, berlaku secepatnya,” kata Trump lewat pesan di Twitter yang disampaikan Selasa dini hari hampir pukul 01.00 waktu AS.
BACA JUGA: Megawati Sebut Jakarta Kini Amburadul, Ini Respon Wagub DKI Ahmad Riza Patria
“Chris akan melakukan pekerjaan hebat! Mark Esper telah dihentikan. Saya ingin berterima kasih atas jasanya,” lanjut Trump.
Menurut asistennya, Trump juga berniat mencopot dua pejabat keamanan lainnya yaitu Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Christopher Wray dan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Gina Haspel, serta pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci. (ra/tm)
