JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendadak tidak bisa hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
Hal tersebut menuai kritik dari Anggota Komisi II DPR RI sebab ketidakhadiran Mendagri sangat berpengaruh pada agenda pembahasan data penduduk yang dinilai sangat penting.
BACA JUGA: Walikota Denpasar Dukung Gerakan Bali Kembali
Legislator PDIP Junimart Girsang termasuk yang melontarkan kritik kerasnya karena ketidakhadiran Mendagri dalam Raker bersama Komisi II.
“Wajib mitra itu hadir secara utuh, seperti KPU, Bawaslu juga demikian. Kenapa harus begitu, supaya utuh, hasilnya utuh, bisa kedepan juga berjalan utuh,” ungkap Junimart dalam rapat bersama Kemendagri, Bawaslu dan KPU, Kamis (19/11/2020).
Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga mengatakan kalau semua mitra kerja harus bertanggung jawab pada semua keputusan.
BACA JUGA: Wanita Melahirkan di Atas Pesawat, Terpaksa Mendarat di Ambon
“Jadi bertangung jawab kepada semua keputusan, jadi kalau begini terus, kemarin RDP virtual, sementara kita dari rumah bolak balik sudah buru buru,” katanya.
Menjelang Pilkada serentak 2020, Junimart menuturkan bahwa masalah data kependudukan ini dibutuhkan oleh Pemerintah dan penyelenggara Pemilu.
Untuk itu, ketidakhadiran Mendagri dalam rapat kerja bersama DPR RI ini seharusnya diinfokan terlebih dahulu, bukan secara mendadak.
“Yang perlu siapa sekarang, pemerintah atau DPR, pembatalan juga jangan tiba-tiba, terus terang Pak Menteri tidak hadir, saya tidak hadir hari ini, nggak hadir saya,” tuturnya.
BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Kasus, GTPP Covid-19 Denpasar Rancang Langkah Taktis
Atas dasar itu, Junimart menegaskan bila Komisi II DPR harus mengambil sikap atas masalah ini, agar tidak terjadi penundaan rapat bersama dalam membahas masalah krusial, seperti data penduduk.
“Jangan begini terus, saya harap terhitung mulai pagi ini kita harus ambil sikap komisi II, kalau tidak lengkap ditunda, jangan kita bolak-balik gini,” tutupnya.(ra)