Yusril Sentil Mendagri Tito Karnavian Soal Instruksi Pemberhentian Kepala Daerah

0
5754
Yusril: Minta Menag Tangani Masalah Penurunan Plang Muhammadiyah di Banyuwangi Daripada Urusi Azan
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yuzril Ihza Mahendra.
Bagikan Berita Ini

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bila penerbitan Instruksi Mendagri No 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah.

“Instruksi Mendagri No 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” kata Yusril melalui keteranganya, Kamis (19/11/2020).

BACA JUGA: Gelar Rakor Pengelolaan logistik, KPU Denpasar Ingatkan Badan Adhoc Jaga Integritas Dan Netralitas

Yusril menuturkan bahwa pada hakikatnya Instruksi Presiden, Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam UU No 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut karena untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Suharto.

BACA JUGA: Ketum Muhammadiyah Kritik Penanganan Terorisme di Indonesia

“Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menilai kalau kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan dan ditolak oleh pemerintah.

Yusril menjelaskan kalau posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

BACA JUGA: Tak Hadiri Rapat, DPR Lontarkan Kritik Keras Pada Mendagri

“Dengan demikian, presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya,” tandasnya.(akh)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini