Kegiatan FPI Dilarang di Seluruh Indonesia, Begini Penjelasan Pemerintah

0
1208
Mahfud MD Lapor Jokowi: Ini Ada Obat Covid Hasil Bertapa 40 Hari
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD.
Bagikan Berita Ini
  • 10
    Shares

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Pemerintah secara resmi melarang kegiatan FPI di seluruh Indonesia. Pelarangan ini termasuk penggunaan simbol dan nama FPI. Alasannya, keberadaan FPI tak punya dasar hukum.

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020).

BACA JUGA: KPK Selamatkan Rp 592 Triliun Uang Negara Sepanjang 2020

Mahfud menjelaskan adanya sejumlah kegiatan FPI yang meresahkan masyarakat antara lain sweeping secara sepihak. “Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” kata Mahfud.

Dalam konferensi pers soal pelarangan FPI ini, Mahfud Md didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Mereka adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK.

BACA JUGA: Sah, Pemerintah Bubarkan FPI

Pada kesempatan itu, Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk ikut menjalankan keputusan pemerintah ini. Diharapkan pemerintah daerah melarang berbagai kegiatan yang mengatasnamakan FPI.

Pada kesempatan itu Prof Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan adanya anggota FPI yang terlibat dalam kegiatan terorisme sebanyak 35 orang.

BACA JUGA: Produksi Turun, Cuaca Jadi Kendala Pengolahan Industri Garam

“Meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan FPI serta melaporkan jika ditemukan adanya kegiatan yang mengatasnamakan FPI,” katanya. Pelarangan kegiatan FPI ini berlaku sejak 30 Desember 2020. (ra)


Bagikan Berita Ini
  • 10
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here