Proses Hukum Dana Investasi BPJS Terus Berlanjut, Deputi Direktur Banuspa Diminta Mundur

0
1040
Proses Hukum Dana Investasi BPJS Terus Berlanjut, Deputi Direktur Banuspa Diminta Mundur
Fachrudin Piliang.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febri Ardiansyah, menyebut dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 43 triliun. Kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan diduga sama seperti sengkarut PT Jiwasraya yang melibatkan banyak transaksi.

BACA JUGA: Dubes Inggris Berharap Muhammadiyah Bertemu Sri Paus dan Ikuti KTT Perubahan Iklim

“BPJS itu sampai sekarang masih kita lihat karena kayak Jiwasraya, transaksi banyak. Nilainya sampai Rp 43 Triliun sekian di reksadana dan saham,” kata Febri di Gedung Bundar, pada akhir Desember lalu.

Dia menjelaskan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 43 triliun dalam investasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut dalam bentuk saham dan reksadana. “Kejaksaan mempertanyakan investasi di saham dan reksadana nilainya Rp 43 triliun,” bebernya.

Febri menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran apakah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan melanggar hukum atau tidak sehingga mengakibatkan kerugian negara.

“Dilihat dulu apakah ada investasi yang dilakukan dengan melawan hukum, ada penyimpangan, rugi BPJS,” jelasnya.

BACA JUGA: Sajikan Fasilitas Terlengkap Di Bali, Lumina Aesthetics Clinic Hadir Di Masa Pandemi

Sementara itu, Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli BPJS Bali Nusa Tenggara dan Papua ( MP BPJS Banuspa), Fachrudin Piliang menyayangkan sikap Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) ditengah proses hukum yang sedang berjalan, melalui media sosial dengan melakukan klarifikasi dan mengkampanyekan seolah-olah pengelolaan dana investasi yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan sudah benar dan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

Menurutnya, Depdir BPJS Ketenagakerjaan Banuspa mestinya tidak membuat model iklan pembenaran yang menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

“Biarkan penegak hukum berjalan sesuai dengan UU pidana tanpa adanya intervensi, Depdir BPJS ketenagakerjaan Banuspa fokus saja pada pekerjaannya,” kata Udin sapaan akrabnya.

BACA JUGA: Pembatasan Kegiatan, Mendagri Berharap Dapat Turunkan Kurva Penularan Covid-19

“Kalau tidak bisa bekerja meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mundur saja daripada buat pencitraan terus di medsos dan lainnya,” pungkasnya. (din)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here