Soroti Penanganan Covid-19, Demokrat: Pemerintah Tidak Memiliki Rencana Sistematis

0
1260
Soroti Penanganan Covid-19, Demokrat: Pemerintah Tidak Memiliki Rencana Sistematis
Anwar Hafid Politikus Demokrat
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid menegaskan, keselamatan rakyat adalah hal utama yang wajib dikedepankan oleh pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Anwar saat menyoroti kasus harian positivity rate covid-19 Indonesia yang sudah enam kali lipat melebihi standar Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) yakni sebesar 5 persen.

BACA JUGA: BI Perwakilan Bali Hibahkan Satu Mobil Operasional Kepada Korem Wirasatya

“Positivity rate harian kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia naik mencapai 30,4 persen pada Minggu, 10 Januari 2021. Data harian positivity rate Indonesia ini sudah enam kali lipat melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO), yakni sebesar 5 persen,” kata Politikus Partai Demokrat itu kepada wartawan, Selasa, (12/1/2021).

Menurutnya, kasus positif Covid-19 ini juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, pada 8 Januari lalu mancapai rekor kasus baru tertinggi sebanyak 10.617 kasus konfirmasi psositif Covid-19

“Pasien Covid-19 yang meninggal dunia pun terus bertambah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” tegasnya.

BACA JUGA: Simpati Warga Palestina Gelar Salat Gaib untuk Korban Sriwijaya Air

Anwar juga menyoroti, langkah pemerintah yang tidak melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekuen.

“Pemerintah terkesan tidak memiliki rencana aksi yang jelas dan sistematis. Pemerintah juga tidak menggerakkan birokrasi secara sistematis dan fungsional sesuai tupoksi masing-masing,” tandasnya.

Anwar menjelaskan, hal ini tercermin dari penunjukan beberapa menteri sebagai penanggungjawab yang menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis.

“Pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi,” ungkap dia.

BACA JUGA: Covid-19 Kembali Melonjak Tajam Sebanyak 133 Orang

Anwar juga menyinggung, sikap pemerintah yang acap kali menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

“Lagi-lagi pemerintah bersilat istilah dengan penetapan PPKM ini, apakah untuk menghindari “berskala besar” yang bertujuan menyelamatkan ekonomi?,” tandasnya. (ra)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini