Sri Mulyani Utak Atik Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi

0
1020
Sri Mulyani Utak Atik Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Kementerian Keuangan (Kemkeu) utak atik atau realokasi komponen belanja negara tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Pasalnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memiliki peran sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan belanja negara pada 2021 ditetapkan Rp 2.750 triliun, dengan perincian belanja kementerian/lembaga (K/L) yang awalnya dianggarkan Rp 1.032 triliun naik jadi Rp 1.059,5 triliun.

BACA JUGA: Jaksa Pinangki Ajukan Banding Usai Divonis 10 Tahun

“Belanja non-K/L pada rancangan awal Rp 922,6 triliun berkurang jadi Rp 910 triliun. Ini mencakup kebutuhan Covid-19,” katanya Senin (15/2/2021).

Selain itu, dana transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami perubahan. Awalnya Rp 795,5 triliun turun menjadi Rp 780,5 triliun. “Kita juga gunakan pembiayaan investasi untuk membangun perekonomian kita dengan alokasi Rp184,5 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan bahwa strategi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional membutuhkan dana besar sehingga diperlukan upaya untuk menjaga kesehatan APBN. “Strategi dari sisi kami tidak terkotak-kotak, karena anggaran dilakukan dan dibelanjakan bersama untuk mencapai tujuan nasional bersama,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa tekanan pandemi dan perkembangan Covid-19 yang bergerak dinamis, menyebabkan pemerintah harus melakukan kembali kebijakan anggaran yang tidak populer dengan merealokasikan atau refocusing anggaran belanja yang kebutuhannya tidak mendesak.

“Ini yang kami lakukan tahun lalu dan tahun ini kita lakukan sekali lagi dalam bentuk refocusing dan realokasi disebabkan kebutuhan Covid-19 begitu dinamis dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha juga sangat dinamis dan ini elemen strategi pertahanan dan keamanan kita,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah Jatim Ambil Sikap Tegas, Siapkan Laporan GAR ITB Ke Polisi

Meski refocusing dan realokasi, Menkeu memastikan akan tetap menjaga defisit anggaran tahun ini. Dalam paparannya, refocusing dan realokasi belanja K/L sesuai arahan Presiden. Pertama belanja nonprioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, sisa dana lelang dan kegiatan yang tidak mendesak, dapat ditunda atau dibatalkan.

Kedua, penyesuaian dilakukan pada belanja barang dan belanja modal nonoperasional yang akan diselesaikan pada Februari agar pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan.

Di sisi lain, pemerintah akan mengoptimalkan pembiayaan 2021 melalui menggunakan Silpa PEN 2020 sesuai amanat dalam UU APBN 2021. Selain itu, memanfaatkan sumber pembiayaan murah untuk mendukung program vaksinasi.

Anggaran Kesehatan Naik, Infrastruktur Dipangkas
Secara lebih detail anggaran APBN 2021 untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Ada tujuh pos anggaran mengalami perubahan.

Bidang kesehatan naik 49% dari Rp 169,7 triliun menjadi Rp 254 triliun. “Jadi total anggaran di bidang kesehatan memang luar biasa,” tuturnya.

BACA JUGA: BMKG: Waspadai Cuaca Ekstrem Di Sebagai Besar Indonesia Sepekan Ke Depan

Kenaikan juga terjadi pada pos perlindungan sosial dari Rp 408,8 triliun jadi Rp 449,5 triliun. Sementara alokasi kebijakan strategis untuk pendidikan tidak mengalami perubahan tetap Rp 550 triliun.

Sedangkan untuk pangan Rp 99 triliun, kemudian anggaran untuk pariwisata tetap Rp 14,2 triliun dan Information and communications technology (ICT) tidak mengalami perubahan di posisi Rp 26 triliun.

Kendati begitu, kenaikan anggaran kesehatan, menyebabkan pemerintah harus memangkas anggaran infrastruktur menjadi Rp 387,4 triliun atau turun 7,1% dari pagu sebelumnya Rp 417,4 triliun. (ra)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini