Perizinan Berusaha Di UU Cipta Kerja Diubah Jadi Berbasis Risiko

0
1054
Perizinan Berusaha Di UU Cipta Kerja Diubah Jadi Berbasis Risiko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Bagikan Berita Ini
  • 10
    Shares

TEROPONGMETRO – Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Aturan turunan tersebut terbagi dalam 11 klaster.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengaturan berkaitan perizinan dan kegiatan usaha merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi.

BACA JUGA: Para Pemimpin G7 Dukung Olimpiade Tokyo

“Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (risk based approach/RBA),” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya Selasa (22/2/2021).

Adapun perinciannya adalah cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
Sementara hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu risiko rendah (RR) sebanyak 707 (3%), risiko menengah rendah (RMR) sebanyak 458 (20,09%), risiko menengah tinggi (RMT) sebanyak 670 (29,39%), dan risiko tinggi (RT) sebanyak 445 (19,52%).

Berdasarkan hasil RBA tersebut, maka penerapan perizinan berusaha berdasarkan risiko dilaksanakan sebagai berikut yakni RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (pernyataan), RMT dengan NIB + sertifikat standar (verifikasi), dan RT dengan NIB + izin (verifikasi).

BACA JUGA: Innalillahi, Mantan Wasekjend MUI Nadjamuddin Ramly Meninggal Dunia

Implementasi di sistem melalui Online Single Submission (OSS) yakni untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya. “51% kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya adalah kegiatan UMK (usaha menangah kecil),” kata dia.

Terkait implementasi dalam sistem OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah melakukan peningkatan sistem dan dapat berjalan sepenuhnya paling lambat 4 bulan setelah PP ditetapkan atau sekitar Juli 2021.

Kementerian Dalam Negeri juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyiapan pelayanan perizinan di daerah melalui sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan, perangkat pendukung, serta penyesuaian peraturan daerah (perda) terkait.

BACA JUGA: KPK Digugat MAKI, Rafly Harun Sebut Bisa Jadi Preseden Baru Penegakan Hukum

Sementara itu peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Selanjutnya, diselesaikan 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan empat peraturan presiden (perpres) yang disusun bersama-sama 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing. (mat)


Bagikan Berita Ini
  • 10
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here