BPJS Kesehatan dan Muhammadiyah Saling Melengkapi Menjadi Pelayan Umat

0
1764
BPJS Kesehatan dan Muhammadiyah Saling Melengkapi Menjadi Pelayan Umat
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Bagikan Berita Ini
  • 236
    Shares

TEROPONGMETRO – BPJS Kesehatan melanjutkan Nota Kesepahaman dengan PP Muhammadiyah di Yogyakarta Jumat (26/03/). Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

“Nota kesepahaman ini sekaligus menegaskan hubungan kemitraan dan kerjasama yang semakin baik antara BPJS Kesehatan dan PP Muhammadiyah. Semangat kemitraan adalah semangat taawun dalam bahasa Agama, di mana kita menjalin kerjasama yang semakin baik untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat,” kata Haedar dalam sambutannya.

Haedar percaya pada kepemimpinan Ali Ghufron yang saat ini memimpin BPJS Kesehatan akan membawa paradigma baru untuk meningkatkan perluasan kepesertaan dan perluasan akses layanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Paradigma ini membawa angin segar bagi kedua lembaga ini.

“Paradigma BPJS dan rumah sakit PKU Muhammadiyah adalah jaminan kemitraan bukan jaminan struktural atas dan bawah. Bahkan kemarin memberikan masukan bahwa perubahan paradigma itu juga masing-masing harus melakukan adaptasi dengan perubahan perilaku kita para pelayan kesehatan baik di BPJS maupun di RS PKU untuk melayani sepenuh hati,” ujar Haedar.

Haedar menerang bahwa perjuangan kemerdekaan hasil dari segenap elemen masyarakat termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Persyarikatan ini sejak awal tidak hanya berkonsentrasi pada kesehatan, ekonomi, dan sosial, tetapi turut juga bergerilya hingga mencapai kemerdekaan.

“Ketika Indonesia merdeka harus memperlakukan rakyat dan seluruh kekuatan rakyat untuk memperoleh hak-haknya, mereka pemilik negeri ini, para pejabat hanyalah pelayan umat. Karena itu, ketika kita melakukan usaha-usaha untuk jaminan sosial sesungguhnya kita sedang mengembalikan hak-hak mereka,” tegas Haedar.

Memberikan pelayanan sosial kesehatan bagi rakyat juga merupakan perintah konstitusi yang harus ditunaikan jajaran pemerintahan termasuk bagian-bagian lainya. Muhammadiyah, ungkap Haedar, meskipun bukan bagian dari pemerintah, namun memmiliki semangat yang sama yaitu menjadi pelayan umat.

“Di sinilah posisi saling melengkapi antara negara dan seluruh bagiannya dengan Muhammadiyah yang juga punya peran di situ. Muhammadiyah saat ini total memiliki pusat-pusat pelayanan kesehatan sekitar 600an,” ujarnya.(akh)


Bagikan Berita Ini
  • 236
    Shares



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here