Tak Punya Masjid, Warga Muslim Komplek TVM Gelar Taraweh Di Bawah Tenda

0
582
Tak Punya Masjid, Warga Muslim Komplek TVM Gelar Taraweh Di Bawah Tenda
Tak Punya Masjid, Warga Muslim Komplek TVM Gelar Taraweh Di Bawah Tenda.
Bagikan Berita Ini
  • 3
    Shares

TEROPONGMETRO – Sulit percaya tapi nyata. Beginilah nasib warga Muslim yang minoritas di komplek perumahan Taman Villa Meruya (TVM) Jakarta Barat.

Sudah sekitar 30 tahun usia TVM belum ada Masjid yang diidamkan  warga muslim TVM berdiri. Pengembang yang punya kewajiban pun tidak melaksanakan itu. Namun, ketika ada warga yang memprakarsai pembangunan masjid dengan biaya swadaya, praktis sejak itulah mendapat tentangan dari selusin warga yang mengklaim diri bertindak atas nama 2000 warga TVM.

Menurut Ketua Pembangunan Masjid At Tabayyun, Marah Sakti Siregar, pihaknya sudah mengantongi izin Gubernur DKI untuk menempati lahan 1078 m2 milik Pemda. Namun  belasan orang dari warga mayoritas menentang dengan dalih itu lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH). Padahal, di lahan  itu juga sudah lebih sepuluh tahun lalu berdiri kantor RW, tanpa izin Pemprov, tanpa IMB. Bangunan ilegal itu dianggap wajar karena untuk kepentingan warga. Sedangkan mendirikan masjid yang mengantongi izin, bagi penentang bukanlah kegiatan untuk kepentingan masyarakat.

“Gubernur DKI juga tidak ujuq ujuq terbitkan izin. Gubernur DKI terlebih dahulu menempuh proses untuk perubahan  zonasi itu menjadi “coklat” ( begitu istilahnya). Terlebih dahulu meminta perangkat daerah melakukan kajian. Itu saja makan waktu sekitar setahun baru Gubernur keluarkan izin, ” cerita Marah Sakti.

Kini beragam dalih dikarang- karang untuk menghalangi. Sampai secara terang-terangan muncul dua belas warga (bukan seluruh warga TVM di wilayah Jakarta dimana lokasi masjid akan dibangun seperti diklaim) menggugat, dengan alasan pengembang sudah sediakan lahan seluas 312 m2 untuk sarana ibadah ( bukan mesjid). Mereka rupanya tidak tahu, lahan itu sudah diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI, bukan milik pengembang lagi.

Sepakat

Prakarsa  pembangunan Masjid ini muncul dua tahun lalu. Pada tanggal  3 November 2019, Panitia Masjid mengadakan sosialisasi kepada seluruh perwakilan warga. Langsung mendapat tentangan. Muncul selisih  pendapat. Ketua RW TVM yang notabene Ketua Paguyuban Warga TVM, Irjenpol (pur) DR Burhanuddin Andi menengahi.

Tak Punya Masjid, Warga Muslim Komplek TVM Gelar Taraweh Di Bawah Tenda

Marah Sakti menunjukkan notulasi rapat dan foto-foto suasana pertemuan  yang menunjukan Hartono Pengacara Kantor Hartono hadir ( tapi belakangan putarbalikkan fakta dengan mengatakan tidak ada sosialisasi). Tengah malam dua pihak capai kesepakatan. Masing-masing  dipersilahkan mengurus izin. Warga yang menghendaki lahan bakal masjid di Blok D seluas  312 meter silahkan mengurus izinnya ke Pemprov DKI dengan syarat akan ada penambahan luas lahan sekitar 1000m2 supaya bisa dibangun sebuah mesjid jami (digunakan untuk shala Jumat) . Begitu pun syarat yang berlaku bagi warga yang menghendaki lokasi mesjid di atas lahan seluas 1078 m2 di Blok C1.

“Siapa yang lebih dulu bisa memperoleh Izin atas lahan yang mana pun maka semua pihak ikhlas menerima,” begitu bunyi kesepakatan dalam rapat yang dipimpin Ketua RW dan dihadiri Ketua-Ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat di TVM.

“Itulah  yang diingkari oleh warga yang sekarang menggugat pembangunan mesjid di Blok C 1 yang sudah memperoleh izin Gubernur DKI No 1021 / 2020

Izin Gubernur sendiri tidak otomatis berlaku, masih ada belasan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk menandatangani   Perjanjian Sewa Menyewa  dengan Pemrov DKI Jakarta yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Aset Daetah pada tanggal 26 Oktober 2020. Didalam SK Gubernur No 1021 /2020 maupun Perjanjian Sewa Menyewa ( Pasal Satu) jelas- jelas menyatakan bahwa Pemrov DKI ” Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 1078 m2 di Blok C1 Taman Villa Meruya kepada Panitia Pembangunan Mesjid At Tabayyun untuk  pembangunan mesjid dilahan Blok C1, Taman Villa Meruya”.

Sebagai syarat untuk pendirian mesjid di lahan tersebut, Panitia Pembangunan Mesjid At Tabayyun mengurus  Surat Rekomendsi dari FKUB ( Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jakarta Barat, dan itu diperoleh setelah proses 9 bulan

SK Gubernur tentang pemberian ijin pemanfaatan lahan untuk mesjid tersebut  tersebut kini digugat oleh sekitar 12 warga ( 6 orang domisili Tanggerang),  termasuk  di antaranya  para Pengurus RT (diluar Ketua RW dan Satu Ketua RT TVM) ke PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara).

Tenda Salat Taraweh

Mengingat warga Muslim TVM memerlukan ruang ibadah untuk kegiatan salat terutama dalam bulan suci Ramadhan tahun ini, Panitia At Tabayyun membangun sebuah tenda yang berfungsi sebagai mesjid  dilahan Blok C1 yang sudah berijin dan sudah diberitahukan juga secara khusus kepada Ketua RW 010 Meruya Selatan dan ditembuskan kepada Instansi Pemerintahaan terkait serta kepada Semua Ketua RT baik yang ada di RW Wilayah Jakarta Barat maupun Ketua RT  yang ada diwilayah Tanggerang.

Baru dua hari  keberadaan Tenda At Tabayyun sebagai tempat  Salat Warga Muslim TVM, seperti petir disiang bolong disomasi oleh Kantor Hukum Hartono & Rekan. Diultimatum supaya dibongkar dalam waktu 3 X 24 jam membuat  warga Muslim merasa resah dan terintimidasi. Suasana batin amat terganggu di dalam melaksanaka ibadah di bulan suci Ramadhan.

Tak Punya Masjid, Warga Muslim Komplek TVM Gelar Taraweh Di Bawah Tenda

Di TVM warga Muslim memang minoritas, hanya 10 %, namun lokasinya dikelilingi pemukiman  warga Muslim yang jumlahnya 90%. Selama ini warga Muslim banyak bersabar, melihat perlakuan penentang sampai berani mengintimidasi warga. Masalahnya, niatnya untuk membangun Mesjid, rumah Allah. Harus hindari konflik. Warga Muslim TVM juga takut apabila diskriminasi atas diri mereka diketahui warga Muslim di sekitar, bisa berakibat fatal.

“Ini sulit dipercaya, tapi nyata. Padahal pemenuhan sarana ibadah bagi semua warga Indonesia dijamin oleh negara yang berazas Pancasila,” ucap Andrey Suyatman, salah seorang pengurus Mesjid At Tabayyun, menyampaikan curahan hatinya. Menurut pengamatan redaksi, gugatan penentang di PTUN baru tahap pemeriksaan. Belum tentu bisa lanjut. Lanjut saja pun, belum tentu menang. Menang saja pun belum otomatis direalisasi, lawan bisa banding dan bisa panjang prosesnya. Pasalnta,  ini menggugat lahan untuk mesjid, bukan lahan untuk bangunan pusat perbelanjaan. ” Terkait kearifan lokal”, kata Wagub DKI Ahmad Riza Patria seperti dikutip banyak media beberapa hari lalu.” Tidak ada pelanggaran dalam rencana pembangunan mesjid di bekas lahan RHT,” tegasnya. (*)


Bagikan Berita Ini
  • 3
    Shares



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here