Pemerintah Badung Akan Tata Sarana Utilitas Terpadu Fiber Optic

0
510
Badung Akan Tata Sarana Utilitas Terpadu Fiber Optic
Bagikan Berita Ini
  • 12
    Shares

TEROPONGMETRO – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini tengah melakukan penataan kabel yang masih menggantung dan melintang di sepanjang jalan kawasan pariwisata. Badung akan mengedepankan utilitas terpadu fiber optic bawah tanah yang akan dilakukan bersama- sama jaringan listrik maupun PDAM terpadu.

“Dengan konsep ini Badung bisa mempertahankan ekosistem, keindahan dan keasrian daripada ajeg Bali itu sendiri dengan modernisasi yang kami kembangkan di bawah tanah, serta menambah estetika wilayah,” kata Kadis PUPR, IB Surya Suamba, di sela-sela memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang Persiapan Penataan Sarana Utilitas Fiber Optik di Kabupaten Badung bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (27/4/2021). Acara juga dihadiri Kasi Datun Kejari Badung Indra Thimoty, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan dan perwakilan provider ISP dan Fiber Optic se-Kabupaten Badung.

Lebih lanjut Surya Suamba mengatakan sesuai dengan Perda Kabupaten Badung No. 19 Tahun 2016 tentang Jaringan Utilitas Terpadu, Badung secara resmi tidak mengeluarkan lagi untuk penempatan jaringan utilitas dimana konsepnya merupakan efisiensi untuk semua. Dikatakan, sampai saat ini terkait utilitas masih berjalan sendiri-sendiri, masing- masing operator bergerak sendiri akibat kemajuan dan permintaan pasar fiber optic hanya saja kemajuan itu sendiri belum dibarengi dengan penempatan atau infrastruktur yang memadai berkaitan dengan masalah kabel tersebut.

“Tahun 2019 kami membuat pilot project yang telah dilakukan penurunan kabel dan pemasangan di dalam tunnel utilitas terpadu bawah tanah. Kami sampai saat ini tidak mengizinkan pemasangan kabel- kabel di atas, dari perwakilan pihak operator menyanggupi melaksanakan pembangunan secara bersama yaitu menempatkan kabel di bawah,” ujarnya.

Menurut Surya Suamba, kedepannya setelah semua kabel diturunkan, akan disiapkan peraturan daerah yang akan mengatur retribusi dari pemasangan utilitas di dalam tunnel. “Kami sedang menyusun perumda infrastruktur dan kami targetkan menurut arahan pimpinan kami, pertengahan tahun 2022,” ungkapnya.

Terkait nantinya jika masih ada yang melanggar, Surya Suamba menyebutkan tiang- tiang itu akan dicabut secara paksa karena dengan dicabutnya tiang tersebut, maka itu akan memaksa pemilik utilitas yang bandel untuk segera menurunkan utilitas miliknya. “Target kami adalah bagaimana kabel- kabel yg sudah terpasang di atas ini akan kami hilangkan tanpa melihat siapa saja yang punya kabel tersebut,” pungkasnya, seraya menambahkan sambil menunggu pulihnya kembali pariwisata sudah mulai bergerak terutama di daerah-daerah yang kondisinya padat. (up)


Bagikan Berita Ini
  • 12
    Shares



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here