Buruh Geruduk DPRD Bali di Hari May Day, Kecam Pengusaha Kirim Surat PHK via Pos

0
845
Buruh Geruduk DPRD Bali di Hari May Day, Kecam Pengusaha Kirim Surat PHK via Pos
Memperingati Hari Buruh atau May Day 2021, buruh di Bali menggeruduk kantor DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi. (foto dok: Sui Suadnyana/detikcom)
Bagikan Berita Ini
  • 19
    Shares

TEROPONGMETRO – Ratusan massa buruh mengepung Gedung DPRD Bali, Denpasar, Bali, pada Sabtu (1/5/2021) sebagai bentuk memperingati May Day pada 1 Mei. Usai menggeruduk kantor legislator di Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 3, Niti Mandala-Renon, dengan menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Bali.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Anak Agung Gede Eka Putra Yasa mengatakan bahwa para pekerja menuntut pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak alias dipecat oleh perusahaan. pekerja pun menyayangkan hal tersebut, terlebih surat PHK tidak disampaikan secara langsung, melainkan lewat kantor pos.

“Ada (buruh) yang tidak menyetujui (PHK) itu, dikirimkan (surat) melalui pos,” kata Eka Putra Yasa usai aksi May Day di DPRD Bali, Sabtu (1/5/2021).

Eka menjelaskan, yang menjadi tuntutan para pekerja adalah tindakan yang dilakukan pengusaha. Seharusnya pekerja diajak bertemu untuk mencari solusi yang terbaik di tengah pandemic covid-19. Bukan dengan melakukan PHK pekerja secara sepihak oleh perusahaan.

Mereka menilai proses pemberhentian tersebut tidak etis. Tanpa ada pemanggilan, hanya surat PHK yang dikirim melalui layanan kantor pos.

Sementara itu, Gusti Ngurah Adi Saputra yang di PHK via layanan pos mengatakan bahwa ia menerima surat yang dikirimkan oleh perusahaannya pada Oktober 2020. Sesuai surat yang diterima, pemberhentian itu berlaku terhitung sejak Oktober 2020 lalu.

“Surat PHK diberikan kepada saya secara tiba-tiba melalui (Kantor) Pos pada bulan Oktober 2020, sampai saat ini tidak dapat pesangon, saya menolak PHK, ini masih sepihak,” jelasnya.

Pria berusia 34 tahun itu kehilangan pekerjaannya di salah satu hotel di kawasan Seminyak, Bali. Padahal ia telah bekerja di hotel tersebut lebih dari 10 tahun.

Di tengah pandemi covid-19 yang berdampak pada prekonomian keluarga dimasa situasi yang sulit ini, Ngurah mengaku memilih bertahan dengan cara menjalankan bisnis usaha demi usaha untuk dapat menyambung hidup istri dan satu anaknya.

“Saya berjualan daging ayam, tapi akhirnya bangkrut, tapi kemudian saya kembali berjualan olahan bumbu Bali larinya ke bubur dan tipat. Sampai sekarang masih jalan, penghasilan tidak nentu, tapi rata-rata bisalah Rp 150 (ribu) sehari,” jelasnya.

Aksi para pekerja di Bali yang tergabung dalam FSPM Regional Bali dengan menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Bali, sebagai pesan untuk menyampaikan aspirasi terhadap wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali. Mereka menyampaikan aspirasi agar ribuan buruh yang mengalami PHK bisa dipekerjakan kembali.(up)


Bagikan Berita Ini
  • 19
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here