TEROPONGMETRO – Bali sebagai tujuan wisata, menjadi daerah yang sangat terdampak dibanding dengan daerah lain yang berbasis industri non-pariwisata. Sebab, industri pariwisata mengutamakan pada traffic manusia.
Sementara pandemi Covid-19 telah memaksa pembatasan traffic manusia. Hal ini diungkapkan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali/Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana saat jumpa pers, Sabtu (22/05).
Namun, masalah itu bukan berarti tidak ada solusinya. Setahun lebih, masyarakat Bali telah berlatih dan berusaha untuk ‘bersahabat’ dengan pandemi Covid-19. Dalam berkegiatan, baik aktivitas perekonimian maupun sosial dan keagamaan, telah menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat sesuai arahan pemerintah.
Pelatihan dan simulasi penerapan kegiatan yang berpegang pada CHSE (Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, Environment Sustainability/ Kelestarian Lingkungan) sudah berulangkali dilakukan.
“Dengan kata lain, masyarakat Bali sudah siap beraktivitas sambil “bersahabat” dengan pandemi Covid-19. Pengetahuan, pemahaman dan skill “bersahabat” dengan pandemi Covid-19, terus meningkat dan ditingkatkan. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 di Bali juga sudah dilakukan secara massif. Vaksinasi telah dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya terbentuknya herd immunity,” ujarnya.
Ia menjelaskan kesiapan masyarakat Bali itu sudah ditunjukkan dengan mulai digelarnya sejumlah aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dengan jumlah peserta terbatas, dan kemudian terus ditambah kapasitas pesertanya.
“Semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun pada akhirnya, upaya masyarakat Bali itu harus mendapat support oleh pemerintah. Support itu tidak lagi menekankan pada pemberian subsidi langsung. Tapi, support yang harus mendorong produktivitas dalam berusaha. Sehingga, perekonomian akan bergerak tumbuh, dan harapannya bisa pulih meski Virus Corona sulit untuk berakhir. Salah satu support yang akan mendorong pergerakan perokoniman adalah program Work From Bali dari kementerian, lembaga negara, lembaga negara non-kementerian dan BUMN,” jelasnya.
Menurutnya ada 13 lembaga negara, 30 kementerian, 28 lembaga negara non-kementerian, dan 114 BUMN di Indonesia. Jika mereka menggelar kegiatan di Bali, maka akan sangat membantu mendorong pergerakan perekonomian di Bali.
“Venue, Profesional Conference Organizer, Event Organizer, travel, dan juga UMKM akan tergerak. Ribuan pekerja di Bali akan terselamatkan. Karena, program Work From Bali ini akan digelar di seluruh kabupaten dan kota. Bukan hanya terpusat di Badung dan Denpasar saja. Untuk itu, kami mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan program Work From Bali. Mengingat, pergerakan perekonomian di Bali hingga saat ini belum massif,” tandasnya.(up)
