Tradisi di Era Anies, Pejabat Bersedia Mundur Jika Gagal Capai Target

0
750
Tradisi di Era Anies, Pejabat Bersedia Mundur Jika Gagal Capai Target
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Ada tradisi baru di era Gubernur Anies Baswedan, yakni mewajibkan calon pejabat menandatangani surat pernyataan siap mundur apabila tak mencapai target kinerja yang ditetapkan.

“Kita menghadirkan sebuah tradisi baru bahwa setiap pejabat itu harus bisa memenuhi apa yang menjadi target kinerja. Karenanya pada saat setelah kita mengucapkan sumpah dan janji dalam jabatan, itu ada surat pernyataan apabila jika tidak mencapai kinerja yang ditetapkan maka siap mengundurkan diri,” kata Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko Sigit di Jakarta, Senin (24/5).

Sigit menyatakan melalui tradisi ini, para pejabat akan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya serta menjadikannya motivasi untuk mengembangkan diri.

“Termasuk mengembangkan organisasinya. Karena kita bicara menyelesaikan kinerja tersebut tidak hanya dilakukan semata oleh pejabat yang bersangkutan tapi juga bagaimana harus bisa menggerakkan organisasinya,” ujar dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menerangkan semula pihaknya akan mengevaluasi siapa saja pejabat yang tak memenuhi target seperti akan menerima penundaan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan.

Apabila pejabat itu tak menunjukkan perbaikan kinerja, akan berimbas pemotongan tunjangan jabatan hingga pengunduran diri.

“Kalau misalnya prestasinya kurang tentu kita akan review, apa yang jadi penyebabnya. Ini biasanya peringatan pertama dengan penundaan (tunjangan). Kita tunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya. Peringatan kedua dipotong sesuai proporsinya,” ucapnya.

Sigit melanjutkan pihaknya juga memastikan akan memberikan ruang perbaikan bagi para pejabat eselon II, sebelum mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan yang ditandatanganinya.

“Sebetulnya, di situ sudah diberikan ruang memperbaiki diri. Jadi pemprov memberikan ruang untuk perbaiki diri, kita rapat setiap bulan apakah TPP yang ditetapkan kita terima atau tidak kan berdasarkan output kinerja. Manakala ruang perbaikan yang diberikan tidak bisa penuhi tentu kita bisa mengambil langkah,” ujarnya.

“Dan ini sesuatu yang sudah dia akad kan pada saat melaksanakan pelantikan. Tentu tidak dalam perspektif mempermalukan seseorang tapi lebih pada hal terukur,” katanya.

Sederet Pejabat Mundur

Tujuh pejabat mengundurkan diri di era Anies. Pujiono, seorang pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta mundur dari jabatannya pada 17 Mei 2021. Pujiono merupakan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Alasan pengunduran dirinya adalah tidak perform atau tidak sanggup dengan target yang diberikan Gubernur Anies Baswedan.

Pujiono tidak sendiri, sebelumnya ada sejumlah pejabat lain di Pemprov DKI Jakarta yang mundur dari jabatannya dengan beragam alasan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi. Ia mundur dari jabatan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang kini berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) pada 31 November 2019.

Tak berselang lama setelah Edy, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra juga mengajukan pengunduran di bulan dan tahun yang sama.

Mahendra menjadi sorotan publik setelah banyak anggaran janggal terungkap dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk lima orang influencer senilai Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Dua bulan setelah itu, surat pengunduran diri datang dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kelik Indriyanto. Kabar yang beredar saat itu, Kelik akan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Kepala BPBD DKI Subejo menyerahkan jabatannya ke Pemprov DKI berbarengan dengan Kelik Indriyanto yaitu pada 24 Februari 2020.

Setelah itu, Kepala Bapenda DKI Mohammad Tsani melayangkan surat pengunduran dirinya.

Tidak hanya di tataran birokrat, pejabat yang menggawangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta juga ada yang mundur di era kepemimpinan Anies. Direktur Transjakarta, Agung Wicaksono mundur dengan ingin memprioritaskan keluarga.(mat)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here