Tingkatkan Kapasitas, KPU Bali Gelar Diskusi Potensi Sengketa Pemilu

0
2405
Tingkatkan Kapasitas, KPU Bali Gelar Diskusi Potensi Sengketa Pemilu
Forum diskusi KPU Provinsi Bali dengan tema ‘Memahami kerangka hukum sengketa pemilu’, Jum’at (6/8/21) pagi, yang dilaksanakan dalam jaringan melalui Zoom Cloud Meeting.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Sengketa proses dan sengketa hasil Pemilu adalah dua hal yang berbeda baik jenis ataupun waktu tahapannya, secara aturan atau mekanisme penyelesaiannya juga berbeda, serta siapa saja yang berwenang untuk menanganinya juga berbeda.

Perbedaan kedua sengketa kepemiluan tersebut dikupas tuntas oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali, yang dikemas dalam forum diskusi bersama dengan tema ‘Memahami kerangka hukum sengketa pemilu’ berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, Jum’at (6/8/21) pagi, yang dilaksanakan dalam jaringan melalui Zoom Cloud Meeting.

Diskusi kepemiluan terkait sengketa proses dan hasil Pemilu ini diikuti oleh Anggota Divisi Hukum dan semua Anggota KPU Se-Bali serta Kasubag Hukum KPU Se-Bali. Dengan narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan AA Gede Raka Nakula.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan AA Gede Raka Nakula menyampaikan keadilan Pemilu adalah Instrumen untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur dan adil.

Hal tersebut dilakukan dengan beberapa cara. “Mencegah dan menyediakan mekanisme, membenahi ketidakberesan dalam pemilu. Kemudian mampu menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum,” Kata AA Gede Raka Nakula, Jum’at (6/8/21).

Ia menjelaskan macam-macam pelanggaran Pemilu yang bisa berpotensi masuk ke ranah sengketa Pemilu. “Ada pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan pelanggaran pidana Pemilu, atau bisa juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya,” paparnya.

Ia mengatakan, sengketa yang terjadi bisa muncul antar beberapa pihak yang bersentuhan langsung saat tahapan Pemilu.

“Sengketa bisa terjadi antar peserta Pemilu, dan sengketa bisa terjadi antar peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU kabupaten/kota,” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Badung ini.

Namun demikian, ia juga yakin segala perkara atau sengketa dalam Pemilu, pasti bisa diselesaikan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku bersama pemilik kewenangannya masing-masing dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum kepemiluan.

“Untuk sengketa proses kewenangannya diselesaikan di Bawaslu, sedangkan sengketa terkait hasil Pemilu ranah penyelesaiannya masuk dalam kewenangan MK (red. Mahkamah Konstitusi),” jelasnya.

AA Gede Raka Nakula menambahkan dalam menghadapi potensi sengketa maka penyelenggara harus menyiapkan diri dengan baik. serta meminta jajarannya untuk solid dan bekerja sama dengan baik bersama semua komponen. Raka Nakula juga meminta agar setiap peristiwa ditiap tahapan pemilihan dicatat dengan baik. Kronologi ini penting menurut dia sebagai bahan untuk disampaikan di persidangan sengketa.

“Kita harus tahu semua, kita harus membuat catatan kronologi dan semuanya,” tuturnya.

Terakhir AA Gede Raka Nakula menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara agar bekerja dengan penuh profesional dan integritas. Sengketa menurut dia juga muncul karena ada ketidakpuasan peserta pemilihan akan kinerja penyelenggara pemilu.

“Jadi, kalau tahapan Pemilu sudah masuk tahap penyelesaian sengketa hasil, ya sudah serahkan MK. Selanjutnya diselesaikan dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat,” tegasnya. “Apapun keputusannya semua pihak mengikutinya,” Tutupnya. (up)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini