Menyongsong Pemilu 2024, KPU Denpasar Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik

0
133
Menyongsong Pemilu 2024, KPU Denpasar Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik
KPU Denpasar Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggelar sosialisasi pemutakhiran Data Partai Politik Kota Denpasar tahun 2021, Kamis 16 September 2021. Acara ini dihadiri dari Unsur Partai Politik, Forkompinda, Bawaslu, Pegiat pemilu (LSM) dan wartawan.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pemutakhiran Data Partai Politik merupakan salah satu hal penting untuk memberikan informasi lebih awal kepada pihak terkait dan peserta pemilu dalam menyongsong gelaran pemilu serentak tahun 2024.

“ KPU mereview untuk mengingatkan kepada partai politik agar lebih baik dalam mensiasati tata adminisrasi terkait persyaratan verifikasi dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, dan acara sosialisasi semacam ini sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi politik, dengan outputnya kepada semua partai politik yang nantinya mengikuti pemilu semua persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PKPU akan dapat dipenuhi oleh seluruh peserta partai politik,” katanya, Kamis (16/9/21).

Lebih lanjut I Wayan Arsa Jaya mengatakan pelaksanaan yang baik dalam tahapan pemilu harus diniati dengan baik, niat KPU itu untuk melayani dengan baik peserta partai politik dalam rangka tahapan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi dalam undang-undang kepemiluan.

Dalam sesi pemaparan materinya Komisioner KPU Kota Denpasar Sibro Mulissyi, menjelaskan terkait tujuan dari kegiatan sosialisasi pemutakhiran Data Partai Politik Kota Denpasar tahun 2021, yaitu :

Memberikan informasi kepada partai politik untuk segera mempersiapkan dan melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui aplikasi SIPOL.

Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dapat dipublikasikan kepada publik.

Hasil inventarisasi permasalahan terkait pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL.

Selanjutnya menjelaskan tentang pemilu landasannya adalah UUD 1945 Pasal 22E, kaitannya dengan  Partai Politik diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang didalamnya mengatur partai politik, partai politik harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham, Sedangkan dalam penjelasannnya menurut UU No 7/2017 partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lolos verifikasi oleh KPU (Pasal 173 ayat 1), dan sebagai alat bantu pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu termuat dalam PKPU No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik  Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR  dan DPRD, Pasal 1 ayat 29 disebutkan bahwa  Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Selanjutnya disampaikan penyaji materi kedua adalah Anggota Divisi Teknis I Made Windia, Komisioner KPU Denpasar. Dalam penyampaian materinya, menyebutkan bahwa objek penataan dapil didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, demikian juga prinsip-prinsip dapil dan alokasi kursi. Adapun, data penduduk yang akan digunakan oleh KPU dalam melakukan penyusunan penataan dapil adalah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2).

Beberapa prinsip yang mengatur proses penyusunan Dapil Pemilu 2019 menjadi topik yang dibahas pada kegiatan sosialisasi ini, di antaranya; kesetaraan nilai suara; ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; proporsionalitas; integralitas wilayah; berada pada cakupan wilayah yang sama; kohesivitas dan kesinambungan.(up)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here