HNW Sebut Muhammadiyah Terlibat Aktif Menyepakati Pancasila

1
2598
HNW Sebut Muhammadiyah Terlibat Aktif Menyepakati Pancasila
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Di hadapan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Jakarta Selatan beserta organisasi otonomnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa September adalah bulan yang memiliki catatan kelam bagi bangsa Indonesia.

Karena pada September tahun 1948 dan 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan gerakan untuk mengubah Pancasila, sebagai dasar dan ideologi yang sah. Gerakan PKI di Madiun September 1948 dipimpin Amir Syarifuddin dan Muso.

Aksi kekerasan PKI ini memakan korban para santri dan ulama. Pondok pesantren dan rumah ibadah turut menjadi sasaran  pengrusakan oleh PKI. Sedangkan pemberontakan PKI pada 1965, menyebabkan jatuhnya korban tujuh Pahlawan Revolusi.

“Menengok tragedi itu, kita harus mewaspadai kekerasan yang selama ini muncul, terlebih yang memakan korban para ulama. Kasus terbaru, terjadi pada Minggu (19/9), sehabis sholat Maghrib. Seorang Ustadz di Tangerang itembak hingga wafat oleh orang tidak dikenal. Lalu, pada Senin (20/9/2021) siang ba’da Zuhur, seorang Ustadz yang sedang mengisi kajian di dalam Masjid di Batam, dikejar dan diserang oleh orang yang mengaku sebagai Komunis. Artinya, PKI tetap menjadi ancaman dan harus selalu diwaspadai,” tutur HNW saat Sosialisasi Empat Pilar MPR, Jumat (24/9/2021).

Acara tersebut berlangsung di LPK Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jakarta Selatan. Ikut hadir pada acara tersebut, Ketua PDM Jaksel H. Daliman Sofyan, Ketua PCM Kebayoran Lama Sukhemi, serta Ketua Majelis Dikdasmen Kebayoran Lama Dr. H. Tadjudin Nur.

Upaya PKI mengubah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kata HNW, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Termasuk menyangkut dua peristiwa terakhir yang menimpa dua orang ustad di Tangerang dan Batam.

Aparat yang berwenang harus bertindak tegas, melakukan penyidikan, tidak serta merta menyatakan pelakunya mengalami gangguan jiwa, seperti yang kerap terjadi beberapa waktu lalu. Jika memang gila, sewajarnya dilepas. Tetapi jika waras, apalagi terkait dengan PKI seharusnya ditindak dengan aturan hukum yang ada.

“Inilah antara lain yang menyebabkan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, masih tetap penting dilakukan. Karena masih ada pihak yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Padahal, soal Pancasila, kita sudah selesai. Pancasila merupakan kesepakatan dan permufakatan para pendiri bangsa yang harus dipertahankan sampai kapanpun,” kata HNW menambahkan.

Diungkapkan HNW, kesepakatan dan permufakatan tentang Pancasila juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Melalui, tokoh-tokoh seperti, KH. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedimejo hingga Roro Sukaptinah Muhammadiyah berperan aktif menyiapkan Indonesia merdeka.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu menjadi bagian dari BPUPK, PPKI hingga Panitia Sembilan yang menghasilkan naskah akhir Pancasila.

Bahkan sosok seperti Roro Sukaptinah kata HMW, sewajarnya mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam BPUPK. Roro Sukaptinah sendiri merupakan Pimpinan Aisyiyah, Ia adalah satu dari dua wanita yang ikut aktif di BPUPK menyiapkan Indonesia merdeka.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Ketua PDM Jaksel H. Daliman Sofyan mengatakan, kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR harus terus berjalan.

Baik di sekolah, masyarakat bahkan secara institusional, MPR wajib untuk melakukan sosialisasi. Karena sampai hari ini masih ada sebagian masyarakat yang ingin menyelenggarakan negara tersendiri.

“Cohtohnya OPM di Papua oleh oknum masyarakatnya masih kekeuh menyelenggarakan negara sendiri, artinya tidak mengakui NKRI. Inilah yang harus diantisipasi oleh negara. Kalau kita lemah negara lemah, itu bisa mengoyak negara yang kita cintai,” ujarnya.

Menurut H. Daliman Sofyan, generasi muda perlu mendapatkan porsi lebih dalam kegiatan sosialisasi. Ini penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena generasi muda adalah penerima estafet kepemimpinan bangsa.(wr)


Bagikan Berita Ini

1 KOMENTAR

  1. UUD 1945 Bab XI AGAMA
    pasal 29 ayat 1 :
    “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” gak ada dasar yang lain.
    Sumpah Presiden : “Demi Allah saya bersumpah, memegang teguh UUD dan turunannya, gak ada yang lain.
    NKRI, bentuk negara, bukan pilar.
    Bhinneka tunggal Ika, seboyan, bukan pilar.
    Kata “Pancasila” diperas menjadi Trisila dan deras lagi menjadi Ekasila (gotong-royong) muncul dalam pidato Bung Karno penyampaian gagasan dasar negara yang hendak didirikan.

    Sebelum Bung Karno, telah ada gagasan dasar negara yakni : Kebangsaan, Quran dan Islam yang digagas oleh Ki Bagus Hadikusumo.

    Di atas itu baru gagasan, belum final. Kemudian, untuk menyusun Naskah Deklarasi Kemerdekaan RI, dibentuk pula Panitia Kecil yang diketua langsung oleh Bung Karno. Hasilnya seperti tertuang dalam UUD 1945.

    Tapi Naskah Deklarasi Kemerdekaan RI ini gak jadi dibacakan karena ada utusan dari Indonesia bagian timur berkeberatan dengan tujuh kata : …”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Mereka minta agas dihapus, cukup KETUNAN saja. Kalau tidak dihapus, mereka mengancam Indonesia bagian timur tidak ikut merdeka.
    Kemudian diadakan rapat mendadak untuk merespon keberatan mereka. Keputusan, sekakat menghapus tujuh kata itu. Selanjutnya disampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Beliau menolak keras. Akhirnya dibuat saja Teks Proklamasi yang ditulis tangan kemudian diketuk. Baru dibacakan, terlambat dua jam lebih.

    Setelah lobi-lobi intensif dengan Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya beliau menyetujui penghapusan tujuh kata itu dengan syarat, KETUHANAN harus diberi sifat, “Yang Maha Esa” merupakan terjemahan dari QS Al Ikhlas.

    Jadi kata “Pancasila” murni #gagasan Bung Karno, Muhammadiyah gak ikut andil. Muhammadiyah memberikan #gagasan Islam sebagai dasar negara.

    Kemudian belakangan ada buku menyebut bahwa M. Yamin ada menulis pula kata “Pancasila”, tapi ini dibantah oleh Moh Hatta. M. Yamin gak ada pidato tanggal 1 Juni 1945.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here