Nadief Rahman Klarifikasi Pernyataan Koorpresnas BEM PTMI Gadungan Soal TWK KPK

0
1376
Nadief Rahman Klarifikasi Pernyataan Koorpresnas BEM PTMI Gadungan Soal TWK KPK
Koordinator BEM PTMI Nadief Rahman Harris.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Pernyataan Nur Eko Suhardana soal pemecatan 56 TWK pegawai KPK dengan mengatasnamakan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (PTMI). Hal ini mendapatkan sorotan tajam dari Koordinator BEM PTMI Nadief Rahman Harris.

Alasan Koordinator BEM PTMI Nadief Rahman mengklarifikasi pernyataan Nur Eko Suhardana, karena dianggap bukan lagi Koordinator BEM PTMI berdasarkan periodisasi di BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya.

“Bahwa Saudara Nur Eko Suhandana (NES) bukan lagi Presiden Mahasiswa UMSurabaya yang secara otomatis bukan lagi menjadi koordinator BEM PTMI. Hal tersebut dibuktikan dengan saudara NES sudah tidak lagi menjabat di posisi presiden mahasiswa dan status mahasiwanya yang tidak jelas,” kata Nadief Rahman dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Selai itu, Nadief menegaskan bahwa pendapat Nur Eko Suhardana merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi dan kampus. Dan Nur Eko dengan statusnya saat ini dinyatakan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya yang mengatasnamakan BEM PTMI.

“Apa yang disampaikan saudara NES adalah pendapat pribadi. Tidak mewakili institusi BEM PTMI. BEM PTMI selalu memperhatikan kualitas argumentasi dan kedalaman wawasan ketika membuat pernyataan ke publik. Jadi apa yang disampaikan Saudara NES jelas bukan sikap institusi,” ujarnya.

Berbeda dengan Nur Eko yang tidak menyalahkan TWK KPK, pihaknya menegaskan TWK KPK cacat hukum. Dia menilai sikap pimpinan KPK tidak senapas dengan spirit Muhammadiyah.

“Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah terang-terangan nyatakan bahwa TWK cacat hukum dan maladministrasi. Atas dasar kajian di atas, menyatakan mendukung sikap pimpinan KPK jelas tidak senapas dengan spirit Muhammadiyah yang selalu menyeru kepada semua hal baik dan mencegah semua hal yang mungkar,” ungkapnya.

Oleh karena itu koordinator BEM PTMI menyayangkan dan mengecam pernyataan Nur Eko yang mengatasnamakan BEM PTMI, terlebih Tindakan tersebut diluar sepengetahuan pengurus sah BEM TPMI.

Lanjutnya ia berharap pemerintahan Jokowi untuk turun tangan guna menyelesaikan polemik yang berlarut-larut dan menghabiskan energi anak bangsa.

“Persoalan TWK yang berlarut-larut jelas menghabiskan energi bangsa ini. Kami mendorong Presiden Jokowi harus bersikap ditengah kegaduan yang tak kunjung usai. Minimal mendorong pimpinan KPK untuk memperhatikan temuan dua lembaga yakni, Ombudsman RI dan Komnas HAM yang menemukan pelanggaran dalam TKW tersebut. Mulai dari maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, penyisipan pasal, bahkan 11 jenis pelanggaran HAM,” tutupnya. (rb)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here