TNI dan Polri Jadi Pj Kepala Daerah Bisa Turunkan Indeks Demokrasi

0
1266
TNI dan Polri Jadi Pj Kepala Daerah Bisa Turunkan Indeks Demokrasi
Mendagri Tito Karnavian.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti memberikan tanggapannya terkait rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal penjabat (Pj) kepala daerah 2022-2023.

Seperti diketahui, Tito berencana akan menunjuk perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah 2022-2023.

Menurut Ray, rencana tersebut harus disikapi dengan serius. Ray pun memaparkan beberapa alasan dari pernyataannya.

Pertama, menempatkan perwira TNI/polisi sebagai Pj kepala daerah akan menambah kemerosotan penilaian indeks demokrasi Indonesia

“Sayangnya, kemerosotan itu malah disumbang oleh Kemendagri yang sejatinya adalah pengawal demokrasi di lingkaran pemerintah,” ujarnya, Rabu (29/9).

Kedua, pengalaman pada 2018 tidak seharusnya menjadi dasar pemberlakuan penunjukan perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

“Pokok soalnya bukan karena sudah pernah atau belum, tetapi soal desain sistem demokrasi kita. Pelibatan itu pun lazim di era Orde Baru, lalu direvisi sejak era reformasi,” ungkapnya.

Ketiga, tidak adanya pelarangan penunjukan tersebut bukan berarti hal itu boleh untuk dilakukan.

Hal itu tercermin dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada, UU No 34/3004 tentang TNI, dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian.

“Namun, itu tak membebaskan Mendagri menunjuk perwira TNI/Polri menjadi Pj kepala daerah,” tuturnya. (ra)


Bagikan Berita Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here