Sosok Menteri yang Peras Rp40 M ke Dirjen Mulai Terkuak, Mengarah ke Mantan Kader PDIP dan Gerindra

0
804
Menko Polhukam: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 12 April
Menko Polhukam Mahfud MD
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD membuat pernyataan yang menghebohkan. Ia menyebut jika ada menteri yang meminta Rp40 miliar kepada anak buahnya.

Isu ini pertama kali muncul setelah Mahfud berbicara secara gamblang pada program Aiman Kompas TV yang ditayangkan pada Selasa (11/1/2022). Teka-teki siapa Menteri yang meminta setoran dari Dirjen sebesar Rp40 miliar sedikit terkuak.

Mahfud memberikan bocoran bahwa menteri tersebut sudah tidak berada di kabinet. Akan tetapi, hingga saat ini Mahfud belum juga mengungkap siapa sosok Menteri dan Dirjen yang dimaksud.

Seiring waktu berjalan dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat dua nama-nama menteri yang telah ditendang dari kabinet yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Edhy merupakan terdakwa suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster (BBL) dengan vonis sembilan tahun hukuman penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama enam bulan.

Sementara Juliari divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Tanah Air.

Selain menjalani vonis penjara, kedua mantan menteri ini juga dipecat dari partainya. Juliari dipecat dari PDIP, sementara Edhy Prabowo dari Gerindra.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan, dirinya pernah didatangi seorang Dirjen yang mundur dari salah satu Kementerian. Alasan Dirjen itu, kata dia, karena dimintai setoran oleh pimpinannya yakni salah seorang menteri.

Namun, Adib Miftahul selaku Direktur Eksekutif Kajian Politik justru menyebut Mahfud halu alias mengada-ada, bahkan dianggap membuat gaduh stabilitas politik.

“Jika tak bisa dibuktikan mengakibatkan stabilitas politik gaduh tak baik terutama jelang tahun panas politik. Harusnya Menkopolhukam sebagai representasi negara mencontohkan bagaimana membuat iklim politik teduh dan sejuk. Ini malah memantik situasi yang cenderung panas. Maka ada apa di balik statement Menkopolhukam ini?” pungkas Adib.(F1)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini