TEROPONGMETRO – Semua alasan para pengusul Pemilu 2024 ditunda sebenarnya sudah dimentahkan. Ini lantaran pada Pilkada 2020 lalu, Indonesia berhasil menggelar pilkada secara serantak di tengah himpitan ekonomi nasional dan hantaman pandemi Covid-19 yang sedang melanda.
Begitu kata pemerhati demokrasi Titi Anggraeni dalam diskusi virtual yang digelar lembaga survei KedaiKOPI bertajuk “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3).
Turut hadir sebagai pembicara alam acara ini pelaku komunikasi internasional, Teguh Santosa, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, budayawan Dedy Miing Gumelar, Gurubesar FEB Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, dan analis komunikasi politik Hendri Satrio. Acara dimoderatori oleh Chacha Annissa.
“Alasan ekonomi di Pilkada 2020 justru dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyelenggarakan Pilkada karena dianggap bisa menjadikan stimulus pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Titi dalam acara diskusi virtual KEDAIKopi, bertemakan “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3).
Pilkada juga diklaim bisa memicu percepatan penanganan konflik karena peran serta dari elite-eliet politik. Disebutkan pula bahwa dalam demokrasi hak pilih dan hak memilih rakyat tidak boleh dihalangi oleh situasi pandemi.
Hal itu menjadi komitmen dari pemerintah kala itu. Padahal, pandemi sedang diambang ketidakpastian kapan akan berakhir.
“Jika rakyat Indonesia kritis dengan isu penundaan Pemilu 2024, maka elite politik dan pejabat negara akan semakin tampak sedang mempertontonkan inkonsistensi,” terangnya.(ra)
